Jangan Salah Mendiagnosa Kelemahan Dayasaing

Rabu , 11 September 2019 | 08:44
Jangan Salah Mendiagnosa Kelemahan Dayasaing
Sumber Foto Istimewa
Ilustrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pantas merasa kesal, bahkan marah, melihat fakta di lapangan kita selalu kalah bersaing dengan negara lain dalam menarik investor asing. Pemerintah sudah berusaha habis-habisan untuk mempermudah prosedur perijinan, menurunkan tariff pajak, bahkan memperlonggar aturan bagi buruh asing. Toh kita masih kalah dari Vietnam, Malaysia dan Thailand.

Terakhir yang dikeluhkan adalah soal relokasi 33 perusahaan China. Tidak satupun dari perusahaan-peruahaan tersebut masuk ke Indonesia. Mereka memilih Negara lain, bukan Indonesia. Ada apa? Bukankah kita sudah menerbitkan 16 jilid paket ekonomi yang memperbaiki iklim investasi? Bukankah hubungan kita dengan China sedang bagus-bagusnya?

Presiden Jokowi pantas risau. Menurut dia, tak ada perbaikan dalam hal investasi yang berhasil dicapai oleh Indonesia meski telah berkali-kali dibahas. Hingga membuat Indonesia masih kalah dari negara tetangga. Vietnam yang dulu negara tertutup kini telah berubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru. Bahkan saat ini pertumbuhan ekonomi Vietnam adalah yang terbaik di antara negara-negara ASEAN 6.

Salah satu masalah besar Indonesia, menurut Presiden Jokowi,  adalah proses perizinan investasi yang rumit dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. "Setelah dilihat lebih detail lagi kalau mau pindah ke Vietnam hanya butuh waktu 2 bulan rampung. Kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu. Enggak ada yang lain," tegas Presiden.

Ongkos investasi yang lebih murah daripada Indonesia, katanya. Berdasarkan laporan Foreign Investment Agency (FIA) dan Ministry of Planning & Investement (MPI) Vietnam 2018, biaya investasi di kota Ho Chi Minh lebih murah dibandingkan Jakarta. Sebagai contoh, untuk menyewa Grade A Office hanya membutuhkan biaya US$ 17/m2/bulan. Sedangkan untuk menyewa tempat yang sama di Jakarta membutuhkan biaya US$ 50/m2/bulan.

Biaya tenaga kerja juga menjadi pertimbangan lainnnya. Juga soal pajak, Vietnam lebh menarik. Pajak yang dikenakan di Vietnam juga relatif lebih murah dibanding Indonesia. Untuk pajak korporasi (CIT) atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Indonesia mematok flat di angka 25% sedangkan di Vietnam hanya 20% kecuali untuk sektor migas. Untuk Value Added Tax (VAT) alias Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keduanya mematok angka yang sama yaitu 10%. Namun Vietnam juga memberikan berbagai macam insentif pajak seperti pembebasan atau pengurangan pajak penyewaan dan penggunaan lahan.

Tapi Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves pekan ini mengatakan masalah mata rantai global (global chain) merupakan salah satu pertimbangan investor. Artinya, kita tidak termasuk dalam mata rantai produksi yang menjadi pertimbangan investor dalam memilih lokasi. Ini salah satu kealpaan kita, tidak menempatan diri menjadi salah satu mata rantai produksi dalam global chain.

Kita juga perlu menggarisbawahi temuan Bank Dunia berdasarkan hasil surveinya beberapa waktu lalu. Hasil survei Bank Dunia terhadap 754 perusahaan internasional dalam laporan berjudul, Foreign Investor Perspectives and Policy Implications 2017/2018,  diketahui beberapa hal pokok yang menjadi perhatian investor. 

Faktor utama yang paling menjadi perhatian investor adalah stabilitas politik dan keamanan, dengan 50% responden menganggapnya sangat penting dan 37% menilai penting. Faktor kedua adalah kepastian hukum dan perundangan, di mana 40% responden menyatakan sangat penting dan 46% menyebut penting. Kemudian faktor ketiga adalah pasar domestik yang besar, dengan 42% menilainya sangat penting dan 38% menganggapnya penting.

Jadi, seharusnya kita berkaca diri. Apakah kita sudah menempatkan diri sebagai salah satu mata rantai produksi global? Apakah kita lebih baik dari aspek stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum dibandingkan Malaysia, Vietnam, bahkan Kamboja? Jangan sampai kita salah diagnosa sehingga salah pula penanganannya. Penyakit pun tetap tak terobati.



Sumber Berita:Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load