Politisi Makin Sulit Dipercaya

Senin , 18 Maret 2019 | 08:05
Politisi Makin Sulit Dipercaya
Sumber Foto Istimewa
Ilustrasi
POPULER

Penangkapan politisi Rommahurmuzy (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan mempertebal stigma bahwa mereka tidak bisa dipercaya. Penangkapan Rommy juga menunjukkan bahwa orang-oang di seputar kekuasaan sangat mudah tergelincir untuk melakukan tindakan tidak terpuji demi kepentingan prribadi dan kelompoknya.

Rommy adalah ketua umm parpol keempat yang dirangket KPK, setelah Anas Urbaningum (Partai Demokrat), Luthfi Hasan Iskak (PKS) dan Setya Novanto (Golkar), yang dicokok KPK dalam enam tahun terakhir. Selain itu banyak petinggi parpol yang juga dijerat hukum dan kini mereka mendekap di penjara.

Rommy adalah politisi muda  yang lahir dari keluarga mapan dan baik-baik. Intelektualitasnya juga bagus karena ia lulus perguruan tinggi terbaik di dalam negeri dan kemudian melanjutkan pendidikannya di AS. Ia terbilang politisi muda yang cemerlang. Selain intelektualitasnya bagus, pendekatan dan interaksinya juga baik dengan kaum muda. Tak mengherankan bila ia cukup cepat memasuki lingkaran dalam (inner circle) kekuasaan, bahkan cukup dekat hubungannya dengan Presiden Joko Widodo.

Latar belakangnya yang termasuk “darah biru” dari keluarga Nahdlatul Ulama (NU) memungkinkan Rommy bermimpi lebih besar lagi di kancah politik ketimbang hanya ketua umum PPP sekarang. Apalagi partai ini cenderung terus mengecil perolehan suaranya dalam pemilu. NU merupakan ormas Islam terbesar dengan kecenderungan pertumbuhannya meningkat. Di lingkungan generasi muda NU, Rommy hanya bersaing dengan beberapa tokoh saja, antara lain Muhaimin Iskandar (PKB), Khofifah Indarparawangsa (kini Gubernur Jatim) dan Saefulah Yusuf.

Pendekatan NU yang kultural dan sangat mengadopsi nilai-nilai local lebih mudah diterima dalam pergaulan kebangsaan, termasuk belakangan ini mengetengahkan gagasan Islam Nusantara. Hampir semua kalangan merasa lebih nyaman dengan pendekatan NU karena dipandang lebih ramah, akomodatif, bahkan mengayomi dalam bingkai Pancasila.

Kita bisa melihat gaya dan pendekatan Abdurrahman Wachid (Gus Dur) yang kaya dengan gagasan-gagasan demokrasi, keadilan dan kesetaraan. Ia seorang pemikir bebas yang lahir dari keluarga “darah biru” NU. Ia berani melontarkan gagasan kontroversial yang tentu tidak menyenangkan penguasa  waktu itu. Maka Gus Dur kemudian sangat menonjol sebagai pejuang demokrasi. Bila ia kemudian bisa meraih jabatan tertinggi di negeri ini sebagai Presiden RI adalah wajar dan masuk akal belaka.

Meski tidak sekaliber Gus Dur, Rommy sebenarnya memiliki peluang bagus bila ia berjuang seperti Gus Dur memberikan gagasan-gasan yang mencerahkan bagi peningkatan kualitas demokrasi, kesejateraan  dan keadilan. Isyu-isyu tersebut masih sangat relevan saat ini ketika bangsa Indonesia masih bergelimang masalah, meski pemerintah demi pemerintah terus berjuang membangun dan berusaha memperbaiki taraf kehidupan masyarakat.

Namun godaan kekuasaan selalu lebih menarik. Rommy belum matang dalam menempa diri sebagai politisi. Ia justru terlalu cepat tergelincir menggunakan pengaruhnya sebagai ketua umum parpol untuk menarik keuntungan material demi pribadi dan kelompoknya. Jumlah korupsinya pun tidak terlalu besar untuk dibayar dengan reputasi dan hukumannya. Sayang sekali, ternyata ia hanya pemain kecil yang mengais “uang receh” secara tidak sah.

Apakah Rommy merupakan politisi terakhir yag dijerat hokum? Melihat gelagatnya, tidak demikian. Melihat tingkah laku politisi  dan partai politik yang tidak pernah berubah dalam menggalang dana, masih terbuka kemungkinan banyak lagi politisi dan pemimpin yang akan terjerat hokum.

Kasus-kasus korupsi para politisi merupakan dilemma kita sebagai bangsa. Mengapa sangat sulit menegakkan pemerintahan dan system politik yang terbebas dari korupsi. Padahal begitu banyaknya UU dan peraturan lainnya yang membatasi mereka untuk tidak melakukan penyimpangan, toh korupsi terus terjadi.

Benar kiranya pandangan bahwa semestinya parpol bisa dibubarkan bila terbukti menampung dana hasil korupsi. Dari data yang ada, banyak politisi yang harus menyetor ke kas partai, atau bahkan ia mencari uang untuk kegiatan partai dengan cara mencuri anggaran Negara. Maka sepanjang pemikiran ini tidak bisa diwujudkan, korupsi akan jalan terus dan makin banyak politisi dan petugas partai yang terjebak korupsi dan meringkuk di penjara.



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load