Defisit Perdagangan Terburuk, Mengapa Bisa

Rabu , 16 Januari 2019 | 09:24
Defisit Perdagangan Terburuk, Mengapa Bisa
Ilustrasi
POPULER

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai data neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 menjadi catatan buruk pemerintah, yang akan sulit dihapur. Apapun alasannnya, defisit neraca perdagangan sepanjang 2018 yang mencapai  US$8,57 miliar adalah kinerja perekonomian yang sangat tidak menggembirakan.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, angka defisit tersebut merupakan yang terbesar sejak tahun 1975, yng ketika itu defisitnya sebanyak  US$391 juta. "Sejak 1945, kita terputus datanya ya. Itu sampai tahun 1975. Kalau terbesar, yang 2018 ini ya besar," katanya di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Suhariyanto membeberkan angka mengenai defisit neraca perdagangan (trade balance) yang sebesar  US$1,7 milyar (2012), kemudian US$4,08 (2013) dan US$2,20 milyar (2014). Sementara, sejak 1975 hingga 2012, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebagaimana yang terjadi pada 2015 hingga 2017. Adapun surplus yang terbesar berdasarkan catatan BPS adalah sebesar US$39,73 miliar pada 2006. "Sehingga, ya 2018 yang terbesar. Jadi, memang defisit ini pelajaran yang ke depan, kita perlu upaya lagi untuk mendiversifikasikan produk maupun negara tujuan ekspor kita," jelas dia.

Bila ditelusuri lebih lanjut, nilai ekspor tahun lalu sebenarnya membaik dibandingkan beberapa tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahun lalu ekspornya mencapai US$180,08 milyar. Namun angka tersebut masih dibawah pencapaian tahun 2011, milsanya,  yang mencapai US$ 203,6 miliar. Dalam lima tahun (2006-2011) nilai ekspor berlipat dua kali.

Hal yang mengkhawatirkan karena penurunan ekspor beberapa tahun belakangan ini terjadi seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Ini tidak sejalan dengan klaim pemerintah dan para pengamat umumnya  pelemahan kurs akan menguntungkan ekspor nasional karena harga barang komoditas kita menjadi lebih murah di luar negeri. Klaim tersebut tidak terbukti.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menanggapi data-data yang tidak bagus itu dengan mengatakan bahwa tindakan yang diperlukan adalah mendorong ekspor nonmigas.  Dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah menembus pasar nontradisional seperti Afrika yang sedang tumbuh. Namun Darmin juga menyatakan  kondisi ekspor nonmigas saat ini ikut terpengaruh kondisi global.  "Masalahnya tidak cukup banyak barang yang bisa kita ekspor. Ekspor kita selama ini yang hasilnya bagus malah lambat, negatif pula, seperti CPO," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Impor tercatat tumbuh tinggi kerena banyak bahan baku maupun modal yang dibutuhkan untuk pembangunan dan barang-barang lainnya yang tidak diproduksi di dalam negeri. "Ekonomi kita itu tumbuh dengan baik. Tidak seperti tahun-tahun lalu. Sehingga mau tidak mau impornya tumbuh dengan cepat. Kalau ekonomi tidak jalan, impornya tidak akan begitu," kata Darmin.

Kita memang mencatat berbagai upaya pemerintah untuk menggenjot ekspor, namun realisasinya memang tidak mudah. Beberapa waktu lalu pemerintah menandatangani kerja sama perdagangan Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association/EFTA) dalam konsep Perjanjian Ekonomi Komprehensif (CEPA), sebagai upaya menembus pasar Eropa.

Namun pemerintah juga harus lebih bijaksana dalam mengendalikan impor barang konsumsi, terutama aneka macam produk yang bisa dipenuhi di dalam negeri, setidaknya komoditi  yang potensinya besar. Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mempertanyakan kebijakan pemerintah mengimpor gula besar-besaran sehingga Indonesia kini menjadi pengimpor gula terbesar di dunia.

Kebijakan tersebut terasa ironis karena nasib petani tebu makin terpinggirkan, jumlah gula produksi dalam negeri yang menumpuk. Pemerintah seharusnya bekerja keras membina dan melindungi industry nasional sehingga tidak terjadi deindustrialisasi yang belakangan ini dituduhkan.

Bisa dimengerti bahwa kini makin banyak pertanyaan muncul dari masyarakat,  sejauhmana kebijakan pemerintah mampu menggerakkan perekonomian nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan potensi ekonomi rakyat secara lebih luas harus dilakuan,  bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik, melainkan juga ekspor. Mengutamakan impor barang secara jangka panjang bisa mematikan potensi dalam negeri. Lebih menyedihkan bila di balik itu menumpang kepentingan para pemburu rente.

Kebijakan pemerintah semestinya berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan. Ironisnya, seperti kritik yang dilontarkan berbagai pihak, kebijakan impor komoditi dilakukan untuk pengamanan pasokan barang kebutuhan rakyat, terutama menjelang Pemilu dan Pilpres sekarang. Pemerintah tidak mau terjadi resiko kelangkaan barang menjelang Pilpres. Sebab, ini bisa menurunkan citra pemerintah, maka pasokan harus aman dan harga pun bisa dikendalikan.

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load