Kasus Meikarta dan Kejahatan Korporasi

Minggu , 21 Oktober 2018 | 10:58
Kasus Meikarta dan Kejahatan Korporasi
Sumber Foto Istimewa
Ilustrasi
POPULER

Kasus suap dalam proses pengurusan ijin proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat, bisa berkembang lebih jauh dari yang kita duga. Kalau ditemukan unsur keterlibatan pemegang saham dan pengurus perusahaan dalam sebuah tindak pidana, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyeretnya dalam perkara kejahatan korporasi, bukan lagi suap menyuap yang bersifat individual.

KPK tampaknya tidak berhenti pada penahanan terhadap sembilan tersangka, termasuk Bupati Bekasi Neneng Khassanah dan Direktur Eksekutif Lippo Group Billy Sundoro. Dari penggeledahan yang dilakukan di sejumlah tempat, KPK berusaha mencari kaitan antara suap menyuap itu dengan kebijakan perusahaan dan perijinan proyek yang diperolehnya.

Billy dan rekan-rekannya diduga memberikan suap Rp7 miliar dari total commitment fee sebesar Rp13 miliar untuk mengurus banyak perizinan. Antara lain rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam yang diberikan melalui sejumlah dinas. KPK juga menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan beberapa kepala dinas bawahannya sebagai tersangka penerima suap.

Bila KPK nanti menemukan bukti-bukti yang cukup maka kasus ini, tampaknya, akan dikembangkan menjadi kejahatan korporasi, yang bisa menjerat perusahaan penerima manfaat dari perijinan tersebut.  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi telah mengatur beberapa ketentuan untuk memidanakan korporasi, selain mengindentifkasi kesalahan korporasi yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaiannya.

Dianggap sebagai kesengajaan adalah; Pertama, apabila kejahatan dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan maupun untuk kepentingan korporasi. Kedua, apabila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga, apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan termasuk mencegah dampak yang lebih besar setelah terjadinya tindak pidana.

Bila penegak hukum menemukan bukti bahwa pemegang saham, atau anggota direksi atau komisaris bahkan pegawai rendahan sekalipun melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi dan korporasi menerima keuntungan dari tindakan tersebut maka dapat diindikasikan korporasi telah melakukan tindak pidana.

Dalam Peraturan MA tersebut juga ditentukan penyesuaian identitas korporasi dalam surat panggilan, surat dakwaan dan surat putusan terhadap korporasi, sehingga proses penanganan korporasi lebih memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, aset korporasi yang digunakan sebagai alat atau dari hasil kejahatan juga dapat segera dijual melalui lelang meskipun belum ada putusan pengadilan.

KPK beberapa waktu lalu telah menyidangkan PT Nusa Konstruksi Enjineering (PT NKE), yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (DGI), sebagai kasus korupsi korporasi pertama yang ditangani KPK. "Ini merupakan kasus korporasi pertama yang ditangani KPK dan masuk ke proses persidangan, selain 3 korporasi lain yang juga sedang diproses dalam kasus korupsi dan pencucian uang," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah ketika itu, Kamis (11/10) lalu.

PT NKE diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan proyek Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Periwisata Unviersitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009-2010. KPK menduga PT NKE merugikan keuangan negara Rp 25 miliar dari proyek senilai Rp 138 miliar itu. Hal yang disangkakan terhadap  PT NKE, antara lain, penyimpangan rekayasa penyusunan harga perkiraan sementara, tender yang dimenangkan oleh PT DGI hingga aliran dana ke korporasi.

Di luar KPK, pengadilan tahun ini juga menghukum PD Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik dengan denda Rp 5 miliar di kasus kehutanan. Ini merupakan vonis pertama di Indonesia dalam kasus kejahatan korporasi. Putusan ini selain menggunakan UU Kehutanan sebagai dasar hukumnya, juga menggunakan Perma Nomor 13/2016.

Penetapan kejahatan korporasi oleh KPK maupun pengadilan umum lainnya, merupakan langkah baru dalam penegakan hukum di negeri ini. Hal ini menarik untuk dicermati karena mengandung konsekuensi lebih luas dan berat. Sebab bukan hanya eksekutif perusahaan yang akan diseret ke pengadilan, melainkan perusahaannya harus memikul tanggungjawab besar.

Tampaknya KPK ingin memperberat efek jera bagi pelaku korupsi, terutama dari pihak swasta, agar mereka tidak lagi sembarangan melakukan penyuapan terhadap pejabat pemerintah, sebagaimana terjadi dalam kasus Meikarta serta berbagai kasus lainnya. Tentu saja, kita juga ingin agar pemerintah memperketat pengawasan dan pemberian sanksi tegas bagi aparat negara yang mudah berkolusi dengan pihak ketiga untuk keuntungan diri sendiri.



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR