Kita Harus Bersatu Melawan Teroris

Minggu , 13 Mei 2018 | 19:07
Kita Harus Bersatu Melawan Teroris
Sumber Foto Indonesia Berbicara
Ilustrasi

Belum kering benar air mata kita menyaksikan tewasnya sejumlah aparat keamanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, kini peristiwa lebih mengerikan terjadi di Surabaya. Minggu (13/5) pagi ketika ummat Nasrani melaksanakan misa di sejumlah gereja, bom meledak. Hingga Minggu malam belasan orang meninggal dunia, puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Kita menundukkan kepala. Mengapa peristiwa keji semacam ini masih saja terjadi di bumi pertiwi. Apa salah kita? Kurang apa kekuatan pasukan pengamanan yang kita miliki namun tak mampu mendeteksi kelompok pengacau dan memberangus mereka secara tuntas? Kurang apa penegasan para tokoh agama yang mengharamkan tindakan para pengacau biadab dan dikutuk agama apapun.

Serangan bom terjadi di Gereja Kristen Indonesia, Jalan Diponegoro; Gereja Santa Maria Tak Bercela, Jalan Ngagel Madya nomor 1, Baratajaya, Kecamatan Gubeng; dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno. Ledakan di Gereja Katolik Santa Maria diduga dilakukan dengan bom bunuh diri. Peledakan di GKI Diponegoro diduga dilakukan oleh 3 perempuan bercadar, sedangkan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuno, dilakukan dengan menggunakan mobil.

Peristiwa di tiga gereja tersebut sangat mengerikan. Siapapun, tak pandang penganut agama apapun, mengutuk tindakan para pengacau yang sudah berada di luar batas kemanusiaan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai-sampai meninggalkan dua acara di Jakarta, bertolak ke Surabaya  untuk meninjau lokasi kejadian.Setibanya di Surabaya Jokowi langsung menjenguk para korban bom di sejumlah rumah sakit. Tercatat ada 41 orang korban luka yang dirawat, antara lain di RS Dr Soetomo dan RS Bhayangkara Polda Jatim.

Presiden menyebut serangan teroris di tiga gereja itu sebagai tindakan yang biadab dan di luar batas kemanusiaan. "Tindakan teroris kali sungguh biadab dan di luar batas kemanusiaan," katanya kepada media. "Semua ajaran agama menolak ajaran terorisme apa pun alasannya," tandas  Jokowi.

Presiden PKS Sohibul Iman mengutuk kejahatan teror yang sangat anarkis, terlebih dilakukan di rumah ibadah. "Kami mengutuk siapapun yang bertindak anarkis ke manusia terlebih lagi di rumah ibadah," katanya di SICC Sentul, Bogor.

Hal serupa dinyatakan oleh politisi Golkar Ace Hasan Sjadzili. "Tindakan biadab yang tidak bertanggungjawab ini merupakan tindakan pengecut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang mengerti ajaran luhur agama," sebut Ace.

Ini kebiadaban yang luar biasa. Para teroris lokal ini sudah membabi buta melakukan aksinya. Mereka adalah para kriminal yang tidak memiliki landasan moral dan hati nurani, orang-orang tersesat yang putusa asa dan tidak berpengharapan. Mereka adalah jaringan para petualang yang sudah kehilangan akal sehat.

Kita semua mengutuk keras. Tak ada agama yang bisa menjadi sandaran dan melegitimasi tindakan biadab itu. Kita semua terluka dan harus bahu membahu memperkuat barisan untuk menghadapi sisa-sisa kekuatan para petualang itu.

Kita sangat sedih karena kasus-kasus terorisme tak kunjung bisa diatasi. Setelah peristiwa bom Bali lebih 15 tahun lalu, polisi terus memburu dan menangkap ratusan teroris yang dicurigai. Namun polisi ternyata belum mampu mendeteksi secara lebih cermat terhadap gerakan bawah tanah mereka sehingga tak mampu memberangus seluruh jaringan para pengacau secara tuntas. Suka atau tidak, polisi harus berkaca diri, ternyata mereka belum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman para penjahat kemanusiaan ini.

Maka kita mendorong pemerintah dan DPR segera merampungkan pembahasan RUU Terorisme yang masih mandek. Kalau sudah begini, tidak ada alasan kuat untuk menolak pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Rakyat butuh perlindungan. Kalau polisi tidak mampu memberikannya, rakyat tak akan keberatan TNI terlibat menanganinya.

Revisi UU tersebut harus mampu menutup “lubang-lubang” dalam pemberantasan terorisme. Mengingat banyaknya kasus teroris kambuhan, hendaknya UU tersebut mengatur pola pembinaan eks napi secara lebih ketat dan berkelanjutan. Mereka, antara lain, harus dikenai ketentuan wajib lapor dimana pun mereka  berada.

Kita juga mendorong aparat keamanan merangkul tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dalam melakukan deteksi dini serta mengawasi orang-orang yang yang dicurigai. Mereka perlu diberdayakan dalam memantau dan mengawasi anasir-anasir radikal di tengah masyarakat agar bisa segera melaporkannya kepada aparat keamanan.  



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR