DPR MAKIN JAUH DARI RAKYAT

HARI-HATI PARA PENGKRITIK. KINI DPR BISA MENEMPUH LANGKAH HUKUM

Pin It

blogastydwi.blogspot.com /

Ilustrasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini berubah menjadi institusi yang berbeda, lebih powerful. Sebetulnya bagus-bagus saja kalau hal itu berkaitan dengan kewenangannya mengontrol pemerintah. Lain halnya bila hanya mempertebal benteng ”para anggota yang terhormat” yang tidaklah ada artinya bagi kepentingan rakyat.

Penambahan kewenangan DPR disahkan dalam sidang paripurna yang mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi Undang Undang (UU). Sesuai UU baru yang disahkan Senin (12/2) DPR kini bisa meminta bantuan Polri untuk memaksa pihak tertentu menghadiri panggilan DPR. Hak imunitas anggota DPR juga lebih dipertegas. Selain itu DPR bisa memidanakan para pengkritik, baik perorangan maupun lembaga, yang dinilai merendahkan martabat dan kehormatan anggota maupun lembaga.

Pasal 73 UU MD3 butir (3) berbunyi: “Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pasal 122 huruf k bahkan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk mengambil langkah hukum bagi para pengkritik. Pasal tersebut berbunyi, “k. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;”

Pasal lain mengatur mekanisme pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum. Pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum harus mendapat izin tertulis dari Presiden RI setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari MKD DPR. Aturan ini tak berlaku anda anggota DPR tertangkap tangan atau terjerat tindak pidana khusus.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menyatakan pasal-pasal tersebut bisa merusak tatanan kenegaraan. DPR akan lebih garang terhadap pengkritik dan kebal terhadap kasus yang menjerat anggotanya. Malah, katanya, mereka rentan mengkriminalkan masyarakat yang mengkritik DPR. "Jika mereka dikasih keistimewaan, maka serentak negara akan hancur karena itu artinya memberikan peluang pada penguasa atau elite untuk bertindak melawan hukum sesuka mereka dengan kekuasaan yang ada pada mereka," ucap Lucius seperti dikutip media.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz juga berpendapat senada. Pasal-pasal ini hanya membuat DPR antikritik dan kian tak tersentuh hukum.

UU hasil revisi tersebut tak pelak hanya memperlihatkan cara berpikir para anggota DPR yang lebih mementingkan diri sendiri ketimbangkan penguatan kualitas demokrasi. Fakta memperlihatkan betapa rendah produktifitas mereka, bahkan yang berkaitan dengan tugas legislasi. Tahun lalu hanya sebagian kecil target penyelesaian 49 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017 yang bisa diselesaikan menjadi UU.

Dari aspek moralitas, rakyat mencatat banyaknya anggota DPR/DPRD yang terlibat kasus korupsi dan masalah lainnya. Pantas saja bila hasil penelitian sejumlah lembaga riset menempatkan DPR dalam tingkat rendah dari aspek kepercayaan rakyat.

Hasil penelitian Transparency International (TI) melalui survei opini publik bertajuk "Global Corruption Barometer" (GCB) beberapa waktu lalu menghasilkan penilaian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang dipersepsi oleh publik paling korup.  Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain banyaknya kasus kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif. Faktor lainnya adalah kinerja lembaga legislatif yang tidak maksimal.

Kini pertanyaan kita, apakah nantinya DPR akan memperkarakan lembaga-lembaga survey dan membawanya ke ranah hukum? Apakah DPR akan memperkarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memanggil paksa anggota DPR karena mangkir sebagai saksi perkara korupsi? Apakah DPR akan mempidanakan mahasiswa yang melakukan demonstrasi mengkritik lembaga perwakilan itu?

Sebagai rakyat kita sedih dan sangat prihatin melihat para wakil rakyat makin jauh dari aspirasi pemilihnya. Ini sebuah langkah mundur dalam sistem demokrasi yang tidak bisa dibiarkan.

Maka setiap langkah untuk mengkritisi UU baru, bahkan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan cara yang perlu didukung. Kita tidak ingin kualitas demokrasi kita makin menurun ketika parlemen ikut-ikutan menjadi lembaga anti kritik dan mengingkari jatidirinya sebagai penyalur aspirasi rakyat.


Sumber : BERBAGAI SUMBER