AUDITOR UTAMA BPK DITUNTUT 15 TAHUN PENJARA

ROCHMADI AKAN MENGAJUKAN NOTA PEMBELAAN 21 FEBRUARI 2018.

Pin It

kompas.com /

Rochmadi Saptogiri


JAKARTA - Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri dituntut 15 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti Rp200 juta karena terbukti menerima suap, gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Rochmadi terbukti menerima suap Rp240 juta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menerima gratifikasi senilai Rp600 juta dan 90 ribu dolar AS atau setara Rp1,725 miliar, tindak pidana pencucian uang aktif senilai Rp1,725 juta dan tindak pidana pencucian uang pasif senilai Rp700 juta.

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rochmadi Saptogiri dengan pidana penjara selama 15 tahun ditambah pidana denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Haerudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/2/2018).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan dari didakwa berdasarkan pasal 12 huruf a UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 12 B UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001, pasal 3 UU No 8 tahun 2010 dan pasal 5 UU No 8 tahun 2010.

"Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 200 juta dan bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun," kata Jaksa Haerudin.

Dalam dakwaan pertama, Rochmadi terbukti menerima suap Rp240 juta dari Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dengan perantaraan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo agar Kemendes PDTT mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Diketahui opini BPK atas Kemendes PDTT TA 2015 adalah Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sehingga Sugito menargetkan memperoleh WTP pada 2016.

Uang suap berasal dari para Sesditjen, Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN. Sugito meminta adanya "atensi atau perhatian" dari seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE 1) kepada Tim Pemeriksa BPK berupa pemberian uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp200-300 juta.

Setelah uang sebesar Rp200 juta terkumpul maka Jarot pada 10 Mei 2017 membawa tas kain belanja berisi uang sejumlah Rp200 juta.

Ia menemui Ali Sadli di ruang kerjanya lantai 4 kantor BPK RI. Ketua Sub Tim 1 Pemeriksa BPK Choirul Anam dan diletakkan di dekat tempat tidur ruang kerja Rochmadi.

Pemberian selanjutnya adalah pada 26 Mei 2017 Jarot mengantarkan sisa uang sebesar Rp40 juta ke kantor BPK RI menggunakan kendaraan motor ojek online.

Jarot langsung masuk ke ruang kerja Ali Sadli di lantai 4 dan disimpan di dalam laci meja kerja.

Dalam dakwaan kedua Rochmadi terbukti menerima uang Rp600 juta ditambah 90 ribu dolar AS yang seluruhnya senilai Rp1,723 miliar yang digunakan untuk pembayran 1 bidang tanah kavling seluas 329 meter persegi di Kebayoran Essence Blok KE No I-15 Bintaro Tangerang.

"Jumlah Rp600 juta dan 90 ribu dolar AS diperoleh dari pihak lain karena berhubungan dengan jabatan terdakwa yang bertentangan dengan kewajibannya dan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa tentang sumber perolehannya secara sah. Terdakwa juga tidak melaporkan ke KPK sampai batas waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima," ungkap jaksa KPK.

Untuk dakwaan ketiga, Rochmadi Saptogiri dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang aktif yaitu dengan membeli 1 bidang tanah seluas 329 meter persegi di Kebayoran Essence blok KE No I-15 Bintaro, Tangerang Selatan seharga Rp3,5 miliar pada Desember 2014 atau Januari 2015, selanjutnya pada 2016 dibangun di atas tanah tersebut dengan biaya sekitar Rp1,1 miliar.

"Bahwa seluruh harta kekyaan berupa uang sejumlah Rp3,5 miliar untuk membelanjakan sebidang tanah dimaksud, terdakwa tidak mampu membuktikan harta kekayaan yang dipergunakan untuk pembayaran sebesar Rp1,725 miliar sedangkan selebihnya Rp1,5 miliar dan biaya pembangunan di atasnya sebesar Rp1,1 miliar berasal dari penghasilan yang sah sebagai PNS BPK dengan jabatan selaku adutior utama BPK," ungkap jaksa.

Sehingga jaksa menilai Rochmadi menyembunyikan asal usul harta kekayaan dimaksud serta memiliki tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan tindak pidana menerima gratififkasi sebesar Rp1,725 miliar dengan harta kekayaan sah sebesar Rp1,1 miliar dan Rp1,225 miliar untuk membeli 1 bidang tanah seuah 329 meter persegi di Kebayoran Essence dan membiayai pembangunan rumah di atasnya.

Dakwaan terakhir, Rochmadi Saptogiri meminta mobil Honda Odessey kepada Ali Sadli dan Rochmadi memberikan identitas berupa KTP dan NPWP atas nama Andhika Aryanto untuk pembelian mobil Oddyssey warna putih orchird pearl seharga Rp700 juta diatasnamakan Andhika Ariyanto.

"Tujuan menggunakan identitas palsu adalah untuk memutus jejak antara si pelaku dengan hasil kejahatan, ada niat untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan. Uang sebesar Rp306 juta dan Rp400 juta untuk membayar seluruhnya berasal dari penghasilan tidak sah Ali Sadli sebagai PNS BPK," katanya.

Rochmadi tidak pernah mengutarakan akan mengganti harga pembelian mobil itu kepada Ali Sadli meski menurut Rochmadi ia akan membayar seluruh harga mobil itu dan bahkan mobil atas perintah Rochmadi disimpan di Honda Sunter karena Rochmadi tidak mengembalikan mobil kepada Ali Sadli sesuai perolehan awal mobil tersebut.

"Terdakwa Rochmadi Saptogiri juga telah mendapat harta benda berupa uang sebesar Rp200 juta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi suap sehingga sudah selayaknya dijatuhi pidana membayar uang pengganti," tambah jaksa Dian.

Atas tuntutan itu, Rochmadi akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada 21 Februari 2018.


Sumber : antaranews.com