TUJUH JAM ANGGOTA DPRD SUMUT DIPERIKSA

TERKAIT KASUS SUAP PENGESAHAN APBD SEMASA GUBERNUR GATOT.

Pin It

tribunews.com /

Suasana di Mako Brimob Polda Sumatera Utara.


MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa selama tujuh jam beberapa anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 terkait dugaan kasus suap pengesahan APBD dan pembatalan pengajuan hak interpelasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Pemantauan di Mako Brimob Polda Sumut, Selasa (30/1/2018), anggota DPRD Sumut itu, yakni Fadli Nurzal, Abu Bakar Tamba, Murni Elieser dan Abu Hasan Maturidi.

Pemeriksaan terhadap empat orang mantan Anggota DPRD Sumut, berlangsung cukup lama bila dibandingkan dengan anggota legislatif lainnya.

Anggota DPRD Sumut itu diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dan bertempat di Lantai II gedung Mako Brimob Polda Sumut.

Sedangkan Anggota DPRD Sumut Taufan Agung Ginting, Fahru Roji dan Arlene Manurung selesai menjalani pemeriksaan pada pada pukul 11.00 WIB. Mereka diperiksa selama lebih kurang dua jam.

Kemudian Anggota DPRD Sumut Tohonan Silalahi, Darmawan Sembiring dan Rizal Sirait selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 11.40 WIB.

Pada Selasa ada 11 Anggota DPRD Sumut yang dimintai keterangan, yakni Rizal Sirait, Tohonan Silalahi, Abu Bakar Tamba, Taufan Agung Ginting, Fahru Roji, Tonien Sianturi, Arlene Manurung, Darmawan Sembiring, Murni Elieser, Fadli Nurzal, dan Abu Hasan Maturidi.

Selain itu, Senin (29/1/2018), 11 Anggota DPRD Sumut juga diperiksa KPK yakni Jhon Hugo Silalahi, Richard Edi Lingga, Tunggul Siagian, Yusuf Siregar, Tahan Manahan Panggabean, Biller Pasaribu, Musdalifah, Elizaro Duha, Syahrial dan Feri Suandu S Kaban, Anggota DPRD Richard Edy Lingga usai diperiksa KPK dan langsung keluar dari ruangan pintu belakang Markas Brimob Polda Sumut sekitar pukul 12.00 WIB.

Sementara, Eddy Lingga yang melihat wartawan sedang berkumpul di samping Markas Brimob, bergegas masuk ke dalam mobil pribadi warna putih dengan nomor polisi BK 1653 FB.

Sementara itu, sejumlah penyidik KPK yang ditanyai wartawan, tidak bersedia memberikan keterangan.

Sebelumnya, Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengakui adanya pemeriksaan dan upaya meminta keterangan dari sejumlah Anggota DPRD Sumut."Memang ada jadwal permintaan keterangan pada sejumlah anggota DPRD di Sumut. Itu proses pengembangan perkara sebelumnya. Karena sedang penyelidikan, kami tidak dapat memberikan banyak keterangan," katanya.

Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan dugaan suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam pembahasan APBD dan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban APBD. Pada 2017, KPK juga telah memeriksa seluruh Anggota DPRD Sumut.

Pengadilan Tipikor Medan juga telah menghukum empat tahun penjara mantan kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, karena terbukti menyuap anggota DPRD dalam pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi.

Selain itu, Pengadilan Tipikor Jakarta, juga menjatuhkan vonis empat hingga 4,5 tahun kepada 13 Anggota DPRD Sumut, karena terbukti bersama-sama menerima suap terkait dengan pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Beberapa Anggota DPRD Sumut itu yakni Muhammad Affan, Bustami, Zulkifli Husein dan Guntur Manurung.


Sumber : antaranews.com