RUPSLB PGN SETUJU ALIHKAN SAHAM KE PERTAMINA

TERWUJUD MENUNGGU PP HOLDING PALING LAMA 60 HARI.

Pin It

duajurai.co /

Jobi Triananda Hasjim


JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) menyetujui perubahan anggaran dasar tentang pengalihan seluruh saham milik pemerintah di PGN menjadi setoran modal pada PT Pertamina (Persero) dan direalisasikan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Holding paling lambat 60 hari.

"Sesuai arahan Kementerian BUMN dan pengumuman ke Bursa Efek Indonesia, pemegang saham dan media massa, hari ini telah digelar RUPSLB yang berlangsung lancar," kata Dirut PGN Jobi Triananda Hasjim seusai mengikuti RUPSLB PGN, di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurut Jobi, pelaksanaan RUPSLB PGN ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian BUMN Nomor 682-/MBU/11/2017 tanggal 28 November 2017.

Dalam surat tersebut lanjut Jobi, Menteri BUMN Rini Soemarno menginstruksikan agar PGN menggelar RUPSLB karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RI ke dalam modal saham PT Pertamina yang sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

"Pembahasan perubahan anggaran dasar PGN ini dilakukan agar rencana pemerintah membentuk Holding Migas bisa terwujud, dengan mengalihkan seluruh saham Seri B milik negara di PGN menjadi setoran modal pada pemerintah," katanya.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menambahkan, dengan pengalihan saham Seri B tersebut maka Pertamina akan menjadi induk usaha (holding), sedangkan PGN menjadi anak perusahaan Pertamina.

Adapun anak usaha Pertamina yang memiliki kegiatan usaha sejenis dengan PGN yaitu PT Pertagas akan dialihkan kepemilikanya ke PGN.

Meski begitu, Harry menjelaskan, pengalihan saham PGN ke Pertamina baru bisa dilaksanakan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Holding terbit."Apabila dalam 60 hari PP Holding belum ditandatangani maka hasil RUPSLB hari ini batal demi hukum. Intinya, pembentukan Holding Migas baru akan terealisasi jika PP Holding terbit dan Akta Pengalihan ditandatangani," dia menambahkan. 


Sumber : antaranews.com