IMPOR BERAS BAU APEK

MUNCUL TUDINGAN JANGAN-JANGAN ADA KOMISI DI BALIK KEBIJAKAN ITU.

Pin It

trubus.id /


Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton benar-benar kontroversial dan sangat membingungkan masyarakat. Pantas saja bila muncul tudingan ada kepentingan terselubung di balik kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan “uang komisi” yang sangat besar.

Keputusan Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, tersebut aneh karena tidak mengikutsertakan Bulog. Karuan saja muncul reaksi keras dari berbagai kalangan termasuk Ombudsman RI yang menuding terjadi maladministrasi karena keputusan tersebut menabrak sejumlah aturan pemerintah sendiri. Kini keputusan Mendag Enggartiasto diralat. Menko Perekonomian Darmin Nasutian membatalkan penunjukkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan menggantinya dengan Bulog sebagai pengimpor.

Namun penggantian PPI dengan Bulog tak menghapus kekhawatiran masyarakat bahwa keputusan impor beras menjelang panen raya akan merugikan petani. Apalagi, seperti dikatakan Enggartiasto, keputusan impor ini tak dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Alasannya, ini diskresinya sebagai Mendag. "Saya tidak usah melaporkan (kepada Presiden), karena itu diskresi saya," ujar Enggartiasto kepada wartawan, Jumat.

Apapun alasannya, keputusan tersebut buruk dilihat dari berbagai aspek. Kebijakan ini memperlihatkan rendahnya mutu koordinasi pemerintah, setidaknya menyangkut data mengenai stok beras nasional. Sebab, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selalu menegaskan kita surplus beras. Apalagi sebentar lagi akan panen raya.

Silang pendapat mengenai data stok beras ini sungguh menyedihkan. Pemerintah hanya mempertontonkan buruknya koordinasi, lemahnya data dan kecenderungan untuk berjalan sendiri-sendiri. Pernyataan Enggartiasto yang merasa tidak perlu melaporkan rencana impor kepada Presiden Jokowi merupakan kepongahan seorang pejabat yang tidak peka terhadap perasaan masyarakat. Apalagi bila diingat bahwa Jokowi pernah menegaskan sikapnya untuk memuliakan petani, bukan mempersulit mereka.

Kita patut menggarisbawahi kritik yang dilontaskan ekonom senior, Rizal Ramli, yang sangat menentang kebijakan impor beras tersebut. "Ajaib ada rapat keputusan harus impor dalam dua-tiga hari ini. Yang bener saja, sebentar lagi kan mau panen. Ini membuat petani makin sengsara," kata mantan Menko Kemaritiman tersebut.

Rizal bahkan menuding ada tindakan jahat di balik kebijakan yang tidak pro petani tersebut. Salah satunya adalah soal komisi yang besar. "Dalam sejarah politik Indonesia, uang paling mudah itu dari impor komoditi. Jadi kalau mau main ya main di gula, beras, kedelai, daging. Duitnya gampang buat dicolong," kata mantan kepala Bulog itu.

Berdasaran pengalamannya selama menjabat Kepala Bulog, di balik impor beras itu ada komisi US$20 hingga US$30 per ton. “Transaksinya semua di luar negeri, akun banknya juga di luar negeri," ungkap Rizal. 

Kita menilai Rizal tidak asal bicara. Maka kita menilai perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mengikuti proses impor beras tersebut. Tidak adanya dana APBN yang digunakan untuk membiayainya, seperti dikatakan oleh Mendag Enggartiasto, bukan alasan KPK tidak perlu memantau kegiatan impor tersebut.

Kita juga meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan karena impor beras tersebut berpotensi merugikan kepentingan petani. Sangat disesalkan bila Jokowi mendiamkan saja kasus ini karena janjinya dicatat masyarakat dan kontroversi impor beras ini memperlihatkan lemahnya koordinasi anggota kabinet dan pemerintahannya.


Sumber : pelbagai sumber