MAHAR POLITIK LAHIRKAN BIROKRASI KORUP

SISTEM PEMILU KITA GAGAL LAHIRKAN PEMIMPIN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNGJAWAB

Pin It

Rakyat Sulsel /

ILUSTRASI

Pengakuan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti mengenai permintaan uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan bukti, proses politik kita koruptif dan terlalu mahal. Kalau tidak ada perubahan sistem dan perilaku partai politik maka kita gagal menyelenggarakan proses demokrasi yang bersih dan efisien.

Pengakuan La Nyala itu mengejutkan. Kalau pengakuan itu benar, makin tidak mudah bagi kader partai yang tidak berduit untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Partai juga akan cenderung mencari tokoh dari luar, bahkan mengokomodasi “bajing loncat” asal mampu menyediakan uang untuk mahar politik. Ini fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena kita sudah menjalani reformasi politik selama hampir 20 tahun tetapi gagal menciptakan sistem yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan.

La Nyala mengatakan kepada media bahwa permintaan uang disampaikan Prabowo pada 9 Desember 2017, sekitar pukul 15.00, di Hambalang, Sentul, Jawa Barat. Saat itu, Prabowo mengundang La Nyalla ke rumahnya di Hambalang. Saat ditemui, Prabowo ditemani dua ajudannya, yakni Prasetyo dan Sugiarto.

Kepada media, La Nyalla mengaku, ia sebenarnya menyiapkan dana Rp 300 miliar. Namun ia akan memberikan uang itu setelah resmi didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur sebagai Calon Gubernur. Menurut dia, Prabowo menolak permintaannya. Ia mengatakan tidak memiliki bukti apa pun untuk menunjukkan permintaan Prabowo itu, termasuk pesan elektronik ataupun rekaman telepon. “Tapi saya berani sumpah pocong,” ucapnya Kamis (11/1/2018).

Pernyataan La Nyala tentu saja dibantah. Politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, membantah pernyataannya. Menurut Riza, justru Partai Gerindra yang mencari uang untuk para pasangan calon yang diusung. "Enggak ada itu. Kami sudah paham aturan, enggak ada mahar-mahar," katanya seperti dikutip Tempo pekan ini.

Kita tidak bisa memastikan siapa yang benar dalam kontroversi ini. Namun biasanya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Pernyataan La Nyala juga hanya konfirmasi dari bisik-bisik yang sudah lama terdengar mengenai besarnya “mahar” dalam biaya bagi tokoh yang mencari kendaraan politik untuk maju dalam Pilkada. Ini kenyataan yang sangat mengkhawatirkan. Meski biaya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sudah ditanggung APBN, ternyata syahwat bermain money politic para politisi kita tetap tinggi.

Fakta-fakta yang kita lihat menjelang Pilkada serentak juga memperlihatkan beberapa hal. Pertama, partai politik gagal menciptakan kader yang bagus, sehingga harus merekrut tokoh dari luar partai. Artinya, sistem perkaderan parpol diragukan bisa melahirkan tokoh yang mampu dan pantas menjadi pemimpin publik yang bertanggungjawab.

Kedua, pemilu langsung untuk memilik para kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota, tidak memberikan jaminan apapun terhadap lahirnya pemimpin yang bersih dan bertanggungjawab. Hanya sebagian kecil kepala daerah yang berprestasi dan memikirkan kemajuan daerahnya, sebaliknya banyak yang hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri dan menguntungkan kelompoknya.

Ketiga, banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam sistem rekrutmen dan proses pemilihan mereka. Besarnya biaya Pilkada mendorong mereka untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin. Mereka tak mau rugi karena sudah mengeluarkan dana sangat besar sehingga yang terpikir adalah bagaimana membayar utang dan mengeruk anggaran.

Kita mendukung pandangan dan pemikiran untuk mengevaluasi sistem pemilihan langsung yang ternyata gagal tersebut. Para politisi tentu akan menolak pandangan ini karena dalam sistem yang kacau, mereka bias tetap bermain untuk menangguk keuntungan besar. Tapi rakyat menderita dan tak memperoleh apa-apa. Sistem yang korup melahirkan pemimpin korup, yang tidak memikirkan nasib rakyat pemilihnya. 


Sumber : BERBAGAI SUMBER