NYANYIAN SETYA NOVANTO SOAL NAMA BESAR

KPK MASIH MEMPERTIMBANGKAN MENJADI JUSTICE COLLABORATOR.

Pin It

Dok/ist /

Setya Novanto


JAKARTA – Akankah Setya Novanto berani mengungkap nama besar di balik kasus korupsi e-KTP?

Soal nama besar itu diungkap Setya Novanto melalui pengacaranya, Firman Wijaya di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Mengutip pernyataan Setya Novanto, Firman mengatakan, kliennya meyakini ada nama besar lain selain dirinya yang terlibat dalam korupsi e-KTP.

"Ya nama besar, saya tidak tahu yang dimaksud punya status sosial atau pengaruh tertentu. Kita lihat saja nanti. Proses akan membuktikan tapi yang jelas saya melihat peran Pak Novanto tidak dalam posisi yang sangat berpengaruh dalam ini karena soal penganggaran, perencanaaannya sudah dirancang jauh dan itu ada lembaganya, ada instansinya. Kita lihat siapa inisiator proyek e-KTP ini," Firman Wijaya.

Sayangnya, Firman menolak untuk menjelaskan siapa yang menurut Setya Novanto punya posisi lebih tinggi dalam perkara e-KTP.

Dan, kini Setya Novanto secara mengejutkan mengaku ingin menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK. Namun, niat Setya Novanto menjadi JC belum mendapat lampu hijau dari lembaga antikorupsi itu.

Seandainya niat Setya Novanto menjadi JC dikabulkan KPK maka apakah sang nama besar yang disebut-sebut berada di balik korupsi e-KTP benar-benar diungkap secara terbuka.

Di mata Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan, untuk menjadi JC, seorang tersangka harus memenuhi beberapa syarat. 

Salah satunya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 41 Tahun 2011, yang menerapkan JC bukan pelaku utama, mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan. 

Asep meminta KPK untuk mempertimbangkan pengajuan JC Novanto dengan mengacu aturan tersebut.

"Kan Mahkamah Agung sudah bikin aturan, dia mengakui perbuatannya, dia harus bukan pelaku utama, dia membuka aib yang lebih besar. Itu kan jelas. Apakah Setya Novanto masuk itu, itu aja kok," ujar Asep saat dihubungi, Kamis (11/1/2017).

Soal nama besar, Asep menyebut Setya Novanto mesti membuktikan ucapannya. "Ya sekarang buka aja, dialah yang ngebuka. Kalau dia bukan pelaku utamanya, ya buka. Ya kan tadi syaratnya dia bukan pelaku utama, dia membuka lebih besar, dia mengakui kesalahan. Itu aja kok, sederhana," tuturnya seperti dilansir detikcom.

Hal senada dilontarkan Guru Besar Bidang Hukum Acara Pidana Universitas Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho. Dia mendukung Novanto menjadi JC jika memang niatnya membuka aktor utama dalam perkara itu.

"Ya, karena jangan sampai perkara ini berlarut-larut, siapa yang terbuka segera dibuka semuanya sehingga bangsa ini akan tidak jadi permasalahan hukum yang pelik yang tidak ada penyelesaiannya artinya berlarut-larut. Azaz cepat betul-betul diterapkan dalam sistem peradilan pidana kita apalgi dengan JC yang disampaikan para tersangka yang mempunyai informasi cukup kuat untuk membantu penegak hukum," ucapnya.

KPK masih mempertimbangkan pengajuan JC Novanto. KPK menyebut mantan ketua DPR itu harus membongkar peran pihak-pihak terkait dalam kasus e-KTP bila ingin menjadi JC.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut permintaan sebagai JC harus dibarengi dengan kekonsistenan pihak yang mengajukan. Dia juga mengatakan JC bisa dilakukan dalam bentuk pengakuan bersalah, dalam hal ini terkait dengan kasus korupsi e-KTP.

"Justice collaborator itu bisa (dalam bentuk) pengakuan bersalah," Agus menambahkan.


Sumber : pelbagai sumber