35% PENDUDUK MASIH MISKIN DAN RENTAN

LAJU PENGENTASAN KEMISKINAN MELAMBAT BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Pin It

istimewa /

JAKARTA--Laporan terbaru Bank Dunia menyatakan saat ini terdapat 35 persen penduduk yang masih miskin dan rentan jatuh miskin, yang membutuhkan perhatian pemerintah agar mampu keluar dari kemiskinan.

Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves di Jakarta, Senin (4/12) mengatakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan kelas menengah yang lebih besar untuk membantu percepatan pertumbuhan konsumsi dan mendukung terciptanya tata kelola yang lebih memadai. Laporan Bank Dunia memperlihatkan sebanyak 45 persen penduduk di Indonesia saat ini merupakan kelompok yang ingin menjadi kelas menengah.

Ciri dari kelompok ini adalah mereka tidak lagi miskin, namun rentan untuk jatuh miskin. Kelompok ini belum mencapai tingkat kemapanan ekonomi dan belum memiliki gaya hidup kelas menengah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong jutaan penduduk Indonesia masuk ke kelas menengah adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang bisa memberikan pendapatan kelas menengah.

Laporan terbaru Bank Dunia menegaskan perlunya kebijakan baru yang dibutuhkan bagi negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik untuk mencapai pertumbuhan inklusif yang bermanfaat guna mengurangi kemiskinan dan menyediakan ruang untuk kemapanan ekonomi. "Agar kawasan ini dapat mempertahankan pertumbuhan inklusif, perlu tantangan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem sepenuhnya, meningkatkan prospek pergerakan ekonomi dan menjamin kemapanan ekonomi," ujar Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Laporan berjudul "Riding The Wave: An East Asian Miracle for the 21st Century" menyebutkan saat ini proporsi masyarakat miskin yang ekstrem dan moderat telah menurun drastis, namun individu yang rentan miskin tidak berubah antara 2002 hingga 2015, yaitu seperempat dari total penduduk di kawasan ini. Untuk itu, perlu adanya kebijakan guna mendukung pertumbuhan inklusif agar dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh berbagai kelas ekonomi yang berbeda.

Kebijakan bagi penduduk miskin ekstrem diperlukan untuk mengurangi hambatan terhadap peluang ekonomi serta mempertahankan pertumbuhan secara luas, yang dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan. Selain itu, akses layanan seperti kesehatan dan infrastruktur serta mekanisme untuk mengelola risiko, juga harus diperbaiki untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Beberapa waktu lalu Rodrigo Chaves menilai selama dekade terakhir, Indonesia telah mampu mengurangi tingkat angka kemiskinan dari 16,6% di 2007 menjadi 10,6% pada awal 2017. "Ini merupakan suatu pencapaian mengesankan yang perlu dirayakan,” katanya.

Namun, kata Chaves, baru-baru ini tingkat pengentasan kemiskinan telah melambat. Ditambah lagi, kesenjangan pendapatan yang tinggi masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan lebih lanjut serta peningkatan kesetaraan sosial memerlukan upaya yang berkelanjutan–pembelanjaan yang lebih besar dan lebih baik, serta perbaikan-perbaikan lebih lanjut dalam efektivitas program-program pemerintah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa rata-rata tahunan tingkat pengentasan kemiskinan turun dari 1,2 poin persentase antara tahun 2007 dan 2010, menjadi hanya 0,5 poin persentase antara tahun 2011 dan 2014. Dari tahun 2014 sampai 2016, pengentasan kemiskinan berlanjut pada tingkat yang sama lambatnya, turun hanya 0,7 poin persentase, menjadi 10,6% pada September 2016.

"Alasan utama untuk melambatnya laju pengentasan kemiskinan ini adalah bahwa mereka yang hidup dalam kemiskinan semakin terpuruk dan menjauh dari garis kemiskinan sehingga memerlukan usaha yang lebih. Terlebih lagi, 24% penduduk Indonesia yang hidup di antara garis kemiskinan dan 1,5 kali garis kemiskinan masih sangat rentan untuk kembali jatuh miskin jika mereka mengalami guncangan, seperti terkena penyakit, bencana alam, atau gangguan lainnya terhadap pendapatan dan mata pencaharian sehari-hari mereka," pungkasnya.

Dengan demikian, maka pemerintah masih harus bekerja keras untuk menangani kemiskinan di negeri ini. Pemerintah hendaknya tidak terpaku pada angka penduduk miskin yang tinggal 10,6%, melainkan juga mereka yang rentan miskin yang masih 24%. Sebab, angka 10,6% itu diperoleh dari standar pengukuran angka kemiskinan yang sangat rendah, di bawah standar Bank Dunia. Seperti diketahui, menurut ukuran Bank Dunia, warga miskin adalah mereka yang pengeluarannya di bawah US$2 per hari, sedangkan pemerintah menggunakan ukuran Rp 220.000 sebulan atau di bawah Rp 10.000 sehari.

Kita perlu jujur pada diri sendiri. Tidak masanya lagi kita menipu diri dengan klaim-klaim yang tidak berdasarkan fakta riel. Sebab rakyat tak lagi bodoh, apalagi bisa dibodohi terus menerus. 

 


Sumber : BERBAGAI SUMBER