DPR: BERESKAN E-KTP JELANG PILKADA 2018

DIHARAPKAN HAK POLITIK WARGA TIDAK HILANG.

Pin It

tribunews.com /

Lukman Edy


JAKARTA - Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyempurnakan pelaksanaan program KTP elektronik (e-KTP) secara baik, khususnya menjelang Pilkada 2018 sehingga warga negara mendapatkan hak politiknya.
 
Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Ruang Rapat Komisi II, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

"Terutama terkait dengan pengadaan blangko, perekaman data, dan pendistribusian. Hal itu untuk menjamin agar seluruh warga dapat terlayani dan mendapat hak konstitusionalnya," katanya seperti dilansir antaranews.com.
 
Hal itu dikatakan Lukman Edy saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri.

Dia mengatakan, Komisi ll DPR meminta Kemendagri agar kebijakan penggunaan Surat Keterangan Pengganti Identitas (SKPI) pada Pilkada serentak 2018 harus tersosialisasi dengan baik secara menyeluruh, terhadap aparat pelaksana, penyelenggara Pilkada maupun masyarakat.

Lukman juga mengatakan Komisi II DPR meminta Kemendagri melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah yang hingga saat ini belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.


Sumber : pelbagai sumber