SIKAP NOVANTO RUGIKAN JOKOWI

SEBAIKNYA NOVANTO KOOPERATIF DAN MENGHADAPI PROSES HUKUM SECARA KSATRIA

Pin It

livelaw.in /

Ilustrasi Dewi Keadilan

Fiat justitia ruat caelum (Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh). Itu kata-kata Lucius Calpurnius Piso Caesoninus pada tahun 43 sebelum Masehi (SM). Kalimat itu terasa sangat relevan hari-hari ini ketika kita menyaksikan drama yang dilakonkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto.

Politisi senior Golkar ini berusaha terus berkelit mengindari jeratan hukum. Ia didiga berperan besar dalam rekaysa korupsi  pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) dengan kerugian negara hingga Rp 2,3 trilyun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkali-kali memanggilnya, baik sebagai saksi maupun tersangka, namun Novanto selalu mangkir.

Peristiwa terakhir terjadi Rabu malam ketika sejumlah penyidik KPK mendatangi rumah Novanto di Jln Wijaya, Jakarta Selatan, untuk menjemputnya. Namun Novanto tak kelihatan batang hidungnya. Penyidik KPK yang diperkuat pasukan polisi gagal menjemput Novanto di rumahnya. Kini KPK mempertimbangkan untuk memasukkan nama Setya Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sehari sebelumnya, Novanto dipanggil KPK tapi tidak hadir. Melalui pengacaranya, Fredrich Yunardi, Novanto mengirim surat ke KPK yang ditembuskan kepada Presiden, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua MA, Komnas HAM, Kapolri, Jaksa Agung dan sejumlah pejabat lainnya. Dinyatakan alasannya belum bisa memenuhi panggilan KPK sampai adanya putusan MK terhadap permohonan uji materi yang diajukan kuasa hukum. Ia juga mengatakan alasan lainnya, yaitu menjalankan tugas negara untuk memimpin dan membuka sidang paripurna DPR.

Novanto memang terkenal sangat licin dan liat dalam menyasati kasus-kasus hukum. Ia berkali-kali lolos dari jeratan hukum sejak perkaca cessie Bank Bali lebih sepuluh tahun lalu, kemudian sejumlah kasus lain. Banyak pejabat dan pengusaha dipenjara karena kasus-kasus yang melibatkannya dalam perkara korupsi, namun Novanto mampu lolos.

Mega skandal e-KTP diduga melibatkan sejumlah pejabat, anggota DPR dan pengusaha. Selain Novanto, beberapa tokoh yang kini masih menjabat di pemerintahan juga disebut-sebut menerima uang. Mereka antara lain Menkumham Yasona Laoly, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan banyak lainnya.

Keterlibatan Novanto menggegerkan karena ia Ketua DPR dan Ketum Golkar. Perannya juga dianggap sangat menentukan dalam bagi-bagi uang anggaran, sehingga kerugian negara hampir 50% dari besaran anggarannya. Sudah beberapa orang diadili dan dijatuhi hukuman, antara lain dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto serta anggota DPR dari Hanura, Miryam S Haryani.

Kita mengimbau Novanto, dimanapun berada, bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang harus dijalani. Posisinya sebagai pejabat tinggi negara, terlalu penting untuk dikotori dengan sikap kucing-kucingan seperti selama ini. Bila ia bersikap ksatria justru akan memperbaiki nama baik yang terlanjur hancur. Sebaliknya dengan terus berkelit seperti ini jelas akan makin menjerumuskannya lebih dalam lagi.

Ada beberapa konsekuansi dari sikap Novanto ini. Publik makin tidak percaya kepada tokoh-tokoh politik, termasuk beberapa partai yang tokoh-tokohnya terlibat korupsi. Publik bahkan tidak percaya lagi kepada lembaga negara seperti DPR yang selalu melakukan manuver untuk menghadapi KPK, bahkan berusaha melemahkannya.

Sikap Novanto juga menempatkan Presiden Joko Widodo pada posisi dilematis. Kalau melindungi Novanto, reputasi Jokowi akan jatuh. Sebaliknya kalau membiarkannya ditangkap KPK, ia membiarkan salah  satu sayap penting pendukungnya patah.

Kita mengimbau Jokowi ingat pada kata-kata Lucius Calpurnius tadi. Bila ia ingin dikenang sebagai Kepala Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan keadilan, semestinya membiarkan KPK menangkap dan mengadili Novanto. Apalagi, penegakan hukum yang tegas sesuai dengan Nawacita yang dikampanyekan Jokowi.


Sumber : BERBAGAI SUMBER