PENGACARA: SETNOV BESOK TAK DATANG

SURAT SUDAH DILAYANGKAN KE KPK.

Pin It

Dok/ist /

Setya Novanto


JAKARTA – Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dipastikan tidak akan memenuhi panggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/11/2017).

Ini merupakan panggilan perdana dilakukan KPK setelah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Kami sudah kirim surat, kita tidak akan hadir," kata pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi ketika dihubungi, Rabu (14/11/2017).

Ia menyebut isi surat itu tentang alasan Setya Novanto tidak hadir. Alasannya, terkait pengajuan judicial review atau peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 46 UU KPK tentang pemeriksaan tersangka. Pasal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur soal hak imunitas anggota DPR.

"Jadi alasannya adalah kita sudah ajukan JR (judicial review) di MK, menunggu hasil keputusan JR," dia menegaskan.

Fredrich pun membandingkan alasan KPK yang enggan hadir memenuhi undangan panitia khusus (pansus) angket di DPR karena menunggu putusan MK dengan alasan yang dibikinnya itu.

"Sama juga kan, Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) kan juga menyatakan melalui media bahwa KPK tidak akan hadir panggilan pansus, menunggu MK. Kan sama, kita dalam posisi yang sama," ucapnya.

Selain itu, dia juga menyebut Setya Novanto tidak akan memenuhi panggilan jaksa KPK pula dalam persidangan. Padahal, sebelumnya Setya Novanto sempat hadir dalam persidangan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Semuanya sama, tidak bisa dipanggil dalam hal gini. Yang saya uji adalah anggota dewan memiliki kekebalan hukum. Nah, saya kan ujikan apakah KPK termasuk pengecualian. Kalau memiliki kekebalan hukum kan berarti siapa pun tidak bisa memanggil anggota dewan. Ini adalah konstitusi Indonesia. Barang siapa melawan konstitusi, bahwa dia itu diduga melakukan makar atau kudeta terhadap NKRI," Fredrich menambahkan.


Sumber : pelbagai sumber/detik.com