KPK PERTIMBANGKAN PANGGIL PAKSA SETNOV

PEMANGGILAN TIDAK PERLU IZIN PRESIDEN.

Pin It

tagar.id /

Laode M Syarif


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk memanggil paksa Setya Novanto (Setnov) seusai tidak hadir pada pemanggilan ketiga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik (e-KTP).

"Itu salah satu yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan memanggil secara paksa," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Namun, Laode pun berharap Ketua Umum Partai Golkar bisa kooperatif memenuhi pemanggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP tersebut."Tetapi mudah-mudahan beliau kooperatif. Ya kami berharap beliau bisa hadir tanpa harus ada paksaan," ucap Syarif, berharap.

Ia pun menegaskan bahwa terkait pemanggilan Setya Novanto merupakan bagian dari kewenangan penyidik.
"Komunikasinya bukan pimpinan KPK, komunikasinya kan ada penyidik kami yang akan memanggil ada Direktur Penyidikan. Kalau sekarang dia tidak hadir lagi maka kami kan bekerja sesuai dengan aturan saja," kata Syarif.

Ia menambahkan, pemanggilan terhadap Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus e-KTP tidak perlu izin dari Presiden.

"Tidak sama sekali kok, tidak harus izin. Baca saja aturannya kan itu juga sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan adanya izin dari Presiden," katanya.

Ia menyatakan bahwa pemanggilan Setya Novanto harus terdapat izin dari Presiden merupakan sesuatu yang mengada-ada."Iya itu alasan mengada-ada. Pertama beliau kan pernah hadir beberapa kali dipanggil saat itu beliau hadir tanpa surat izin Presiden. Kenapa sekarang hadir harus kami mendapat izin dari Presiden. Ini suatu mengada-ada," dia menambahkan.


Sumber : antaranews.com