MENDAGRI ANTISIPASI POTENSI KONFLIK PEMILU

TINDAK KAMPANYE BERISI SARA DAN UJARAN KEBENCIAN.

Pin It

klikkabar.com /

Mendagri Tjahjo Kumolo


JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyiapkan langkah antisipasi terkait kemungkinan dan potensi konflik atas pelaksanaan pemilu.

"Ya itu sosialisasi, jangan sampai yang kalah tidak menerima putusan MK. Mereka 'kan tidak paham, tahapan-tahapan hukum harus dipahami," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait upaya mengantisipasi konflik-konflik yang mungkin muncul menjelang tahun politik.

Pemetaan wilayah rawan konflik pun dilakukan secara sinergi termasuk dengan Bawaslu dan Kemenkopolhukam.

Ia menegaskan, pemerintah optimistis karena KPU, Bawaslu, Kepolisian, BIN dan TNI terus bekerjasama mengamankan pemilu. Pilkada serentak sebelumnya pun dapat berjalan lancar.

"Memang ada satu-dua yang bermasalah, tapi enggak apa. Ini menarik karena pilkada serentak tahun depan itu ada 171 yang beraroma pemilu legislatif dan pilpres sehingga masing-masing instansi terkait memetakan secermat mungkin," katanya seperti dilansir antaranews.com.

Mendagri menyatakan fokus ke tingkat partisipasi pemilih yang meningkat.

"Pada 2015 itu ada 70 persen, 2016 jadi 74 persen, kami harap 2018 itu 78 persen. Kedua, harus dilawan juga politik uang, itu akan merusak demokrasi kita, mengganggu pencarian tokoh yang amanah," katanya.

Ia juga menegaskan semua pihak harus berani menindak jangan sampai terjadi kampanye yang bersifat ujaran kebencian, SARA, hingga merusak persatuan dan kesatuan.


Sumber : pelbagai sumber