12 KOPERASI DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH

DITENGARAI MELAKUKAN PRAKTEK PENYIMPANGAN

Pin It

/

MALANG--Kementrian Koperasi dan UKM mengawasi 12 koperasi yang diduga melakukan penyimpangan. Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno meminta aparatnya di daerah berani menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

Ke-12 koperasi bermasalah itu adalah Koperasi Cassava Agro (Bogor), KSP Pandawa Mandiri Grup (Depok), KSP Wein Sukses (Kupang), KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera (Cirebon), dan KSPPS BMT CSI Madani Nusantara (Cirebon). Berikutnya, Koperasi Pandawa/Koperasi Indonesia (Malang), Koperasi Bintang Abadi Sejahtera (Bogor), Koperasi Segitiga Bermuda (Gowa), Koperasi Merah Putih (Tangsel), Koperasi Budaya Bank Bumi Daya (Riau), Koperasi Harus Sukses Bersama (Jambi), dan Koperasi Karya Putra Alam (Gunung Putri, Bogor).

Ditegaskan bahwa kepala dinas bisa membubarkan koperasi bila sudah tidak bisa lagi dibina. Dengan begitu, ke depannya tidak akan ada lagi koperasi bermasalah.

Ia mengatakan, reformasi koperasi dicanangkan Kemenkop dan UKM bertujuan untuk menciptakan koperasi berkualitas. Untuk menuju ke arah itu, pengawasan menjadi faktor yang penting. Suparno pun meminta kualitas peran Satgas Pengawas Koperasi di daerah dapat ditingkatkan, baik SDM maupun tingkat pengawasannya. "Pengawasan koperasi itu berdasarkan skalanya," katanya.

Jika satgas pengawas berskala kabupaten/kota maka yang mengawasi adalah kabupaten/kota. Begitu juga dengan skala provinsi, Kemenkop UKM mengawasi koperasi yang berskala nasional. "Di dalamnya selain pengawasan, juga termasuk masalah perijinan dan pembinaan", ujar dia.

Di samping pengawasan, pihaknya juga memiliki program pencegahan dengan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membentuk Tim Waspada Investasi. Tim ini juga melibatkan Kemenperin, Kemendag, BKPM, Kemendiknas, BI, Bareskrim Mabes Polri, dan beberapa lainnya.

"Terkait itu, pengawasan dan pencegahan, kita juga terus mengevaluasi aturan yang ada. Kalau Peraturan Deputi dianggap masih kurang kuat, maka akan diperbaharui menjadi setingkat Permen", kata Suparno.

Sumber : BERBAGAI SUMBER