OJK HENTIKAN KEGIATAN 14 ENTITAS BISNIS

DALAM TAHUN INI SUDAH 62 ENTITAS BISNIS YANG DITINDAK

Pin It

OJK /

JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama Oktober ini menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang dilakukan 14 entitas.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L Tobing,  mengatakan penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya izin usaha penawaran produk serta penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Ke-14 entitas usaha tersebut adalah:

  1. PT Dunia Coin Digital;
  2. PT Indo Snapdeal;
  3. Questra World/ Questra World Indonesia;
  4. PT Investindo Amazon;
  5. Dinar Dirham Indonesia/ www.dinardirham.com;
  6. Wujudkan Impian Bersama (WIB)/ PT Global Mitra Group;
  7. Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA)/ www.azafund.com;
  8. PT Mahakarya Sejahtera Indonesia/ PT Multi Sukses Internasional;
  9. PT Azra Fakhri Servistama/ Azrarent.com;
  10. Tractoventure/ Tracto Venture Network Indonesia;
  11. PT Purwa Wacana Tertata/ Share Profit System Coin/ SPS Coin.co;
  12. Komunitas Arisan Mikro Indonesia/K3 Plus;
  13. PT Mandiri Financial/ investasisahammandiri.blogspot.co.id; dan
  14. Seven Star International Investment.

Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemanggilan terhadap entitas tersebut untuk diminta kejelasan legalitas dan kegiatan usahanya. Dari pemanggilan tersebut, PT Indo Snapdeal, Questra World/ Questra World Indonesia, PT Investindo Amazon, Dinar Dirham Indonesia/ www.dinardirham.com, Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA)/ www.azafund.com, PT Mahakarya Sejahtera Indonesia/ PT Multi Sukses Internasional, PT Azra Fakhri Servistama/ Azrarent.com, Tractoventure/ Tracto Venture Network Indonesia, PT Purwa Wacana Tertata/ Share Profit System Coin/ SPSCoin.co, Komunitas Arisan Mikro Indonesia, PT Mandiri Financial/ investasisahammandiri.blogspot.co.id dan Seven Star International tidak memenuhi panggilan rapat. 

Sejak Januari – Oktober 2017, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha 62 entitas. Penghentian kegiatan entitas tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa entitas tersebut tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat.


Sumber : OJK