DENSUS TIPIKOR HANYA PEMBOROSAN

POLRI SEBAIKNYA MEMBAHASANYA TERLEBIH DULU DI KABINET DAN MENKO POLHUKHAM AGAR TIDAK TUMPANG TINDIH DAN HANYA PENCITRAAN BELAKA

Pin It

ISTIMEWA /

Gagasan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Anti Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Kepolisian RI ternyata serius dan bukan main-main. Polri dan DPR sudah membahasanya, termasuk anggarannya yang Rp 2,6 trilyun. "Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung. Pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi III DPR, pekan lalu.

 

Jadi rencana tersebut serius. Pertanyaannya, apakah rencana pembentukan Densus Tipikor tersebut sudah dibahas oleh pemerintah dalam sidang kabinet, atau setidaknya di lingkungan Menko Polhukham? Kita perlu memberikan sejumlah catatan mengenai masalah ini.

Pertama, kita sudah memiliki KPK yang tugas dan kewenangannya jelas diatur dalam UU. KPK meraih kredibilitas tinggi dalam pemberantasan korupsi dan masyarakat pun memandangnya sebagai lembaga yang bisa diandalkan.

Kedua, pembentukan Densus Tipikor yang membutuhkan anggaran besar bukan jaminan akan memperkuat aksi pemberantasan korupsi, bahkan bisa overlapping dengan KPK. Ini sebuah pemborosan yang semestinya dihindari, apalagi selama ini, integritas polisi belum meraih apresiasi tinggi dari masyarakat, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi.

Ketiga, sebaiknya gagasan tersebut dibahas lebih dulu di kabinet, setidaknya di lingkungan Menko Polhukham. Polri sebaiknya tidak main terobos seperti itu karena akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Ingat saja soal impor senjata yang ramai beberapa waktu lalu karena ternyata tidak dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait.

Keempat, dukungan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rencana tersebut menimbulkan kecurigaan ada “main mata” antara kedua lembaga. Banyak masyarakat mengkhawatirkan hal tersebut sebagai langkah untuk menghadang KPK, bahkan upaya sistematis melemahkannya. Kecurigaan tersebut wajar saja mengingat kasus-kasus belakangan ini dan sikap ngotot  DPR untuk mengusung Hak Angket KPK.

Kelima, gagasan tersebut sudah usang. Beberapa tahun lalu gagasan serupa pernah dilontarkan Kapolri Jenderal Pol Sutarman namun ditolak DPR. Urgensinya memang tidak ada, setidaknya belum ada kebutuhan mendesak bagi Polri untuk masuk ke ranah ini selagi KPK masih menjalankan tugas dan kewajibannya  dengan baik.

Maka, kita patut mengingatkan Polri sebaiknya fokus saja pada bidang tugasnya dalam memberikan layanan dan jaminan keamanan kepada masyarakat. Ini saja belum maksimal karena berbagai jenis kejahatan terus muncul, bahkan berkembang. Polri memiliki lingkup tugas yang sangat luas dan semestinya ditingkatkan kualitasnya agar memperoleh apresiasi yang semakin baik di mata publik.

Pemberantasan korupsi membutuhkan kesiapan tinggi, terutama integritas moral dan budaya anti korupsi di lingkungan lembaga yang menanganinya. Menjadi pertanyaan besar, apakah budaya anti korupsi sudah dianut dan diresapi oleh sebagian besar anggota Polri? Apakah kasus-kasus korupsi yang muncul di lingkungan internal Polri, atau yang ditangani oleh Polri, telah ditangani dengan transparan dan maksimal?

Banyak pertanyaan yang bisa diajukan, dan kita masih meragukannya. Maka muncul pandangan bahwa jangan-jangan beberapa anggota DPR sengaja “mendorong” gagasan Densus Tipikor tersebut dan Polri menangkapnya. Artinya, gagasan tersebut memang belum matang. Maka sepantasnya publik menolak dan mengabaikannya.

Kita mengingatkan Polri agar tidak terjebak pada permainan sejumlah anggota DPR karena itu tidak produktif. Kita juga meyakini bahwa Presiden Joko Widodo akan menolaknya karena tidak sesuai dengan sikapnya yang mendukung KPK dan menolak perekayasaan politik untuk melemahkannya. Apalagi, kita terlalu banyak lembaga yang tidak efektif dan akhirnya hanya sekedar pencitraan belaka.


Sumber : BERBAGAI SUMBER