JOKOWI, SETELAH 3 TAHUN

RAKYAT MASIH MENGELUHKAN MASALAH EKONOMI

Pin It

blog.sonarplatform.com /

Kerja keras pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah berjalan tiga tahun membuahkan hasil cukup baik. Setidaknya ada 55,7% responden dalam survei yang dilakukan KedaiKOPI mengaku puas dengan pemerintahan Jokowi. Meski begitu, responden masih mengeluhkan masalah ekonomi. "Rakyat masih mengeluhkan tentang masalah ekonomi," ujar pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio, Minggu.

Masalah ekonomi yang dimaksud antara lain soal kebutuhan pokok, BBM, dan tarif listrik mahal. Sebanyak 55,4% responden mengeluhkan hal itu. Masalah lainnya adalah lapangan pekerjaan (14,1 persen), korupsi (3,9 persen), narkoba (3,3 persen), serta berita hoax tentang SARA (2,5 persen).  

Apakah kondisi negara ini makin bagus? Mereka yang menjawab perekonomian sulit sebanyak 24 persen, demokrasi sedang diuji 21 persen, normal 10,6 persen, pembangunan dan pelayanan meningkat 5,8 persen, ada korupsi 5,2 persen, ada masalah keamanan 4,8 persen tidak tahu 6,6 persen dan sisanya menjawab hal lainnya. Menariknya lagi, ternyata hanya 20,5% yang menjawb pemerintahan Jokowi lebih bagus dari sebelumnya (SBY).

Hasil survei tersebut mungkin hanyalah sebagian potret pandangan masyarakat. Kita tentu bisa berbeda pendapat mengenai hal ini karena banyak juga lembaga lain yang melakukan penelitian dan hasilnya bisa berbeda-beda.  

Kita sangat memahami kerja keras pemerintahan Jokowi dalam mengusahakan berbagai perbaikan perekonomian nasional. Pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur, menggelontorkan dana sangat besar ke daerah, mengeluarkan tak kurang dari 15 paket kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kemudahan usaha dan daya saing ekonomi.

Hasil-hasil yang dicapai bisa kita ikuti, antara lain, dari penjelasan Jokowi di depan Kadin Indonesia pekan lalu. Ia membeberkan angka-angka keberhasilan ekonomi, termasuk peringkat investasi dari Moddy's, Standard & Poor’s, juga peringkat kemudahan usaha (EODB) yang naik dari 120 menjadi peringkat 91. Jokowi juga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada peringkat ketiga dari negara-negara yang tergabung dalam G20.

Jasa kurir, menurut Jokowi, naik 130 % pada akhir September ini, jasa sewa gudang juga meningkat 14,7 %. Penerimaan pajak industri naik 16,36 % dibanding tahun lalu, perdagangan naik 18,7 %, ekspor pertambangan ekspor sudah mulai merangkak dan naiknya 30,1 %, pertanian 23 %.

Kita percaya catatan sejumlah kemajuan tersebut didasarkan data-data yang valid. Namun kiranya perlu ditelusuri lebih jauh, mengapa rakyat mengeluh? Kita hanya mencatat, ternyata bagai kebijakan pemerintah tiga tahun terakhir belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Suka atau tidak, angka pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata tiga tahun terakhir masih di bawah pencapaian rata-rata semasa pemerintahan SBY.

Kita juga merisaukan fakta di lapangan makin banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pekan lalu mengatakan bahwa dalam tiga bulan terakhir hampir 50 ribu buruh terkena PHK. Mungkin saja angka yang disodorkan KSPI agak dilebih-lebihkan. Namun fakta mengenai banyaknya UMKM merugi, toko bahkan mall tutup memang terjadi. Bahkan beberapa perusahaan yang sudah go public seperti Express Taxi pun memberhentikan ratusan karyawannya. Dampak ikutannya, antara lain, banyak warung makanan yang melayani para buruh dan sopir kini terancam kehidupannya.

Jadi problem perekonomian memang ada. Hasil survei KedaiKOPI tadi, tampaknya, mengkonfirmasi berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Maka, semestinya pemerintah tak perlu terus mengumbar klaim keberhasilannya, melainkan secara riel membantu perekonomian rakyat agar tidak makin terbebani. Masa kerja Jokowi kian pendek. Dua tahun ke depan seyogyanya digunakan untuk memenuhi janjinya kepada rakyat, bukan klaim keberhasilan dalam angka-angka belaka.



Sumber : BERBAGAI SUMBER