KPK PERSIAPKAN LANGKAH HUKUM BARU ATAS NOVANTO

BUKTI-BUKTI BARU SUDAH DIDAPATKAN TERMASUK HASIL KERJASAMANYA DENGAN FBI

Pin It

hukumonline.com /

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan langkah hukum lain terkait Ketua DPR Setya Novanto setelah hakim Cepi Iskandar memutuskan penetapannya sebagai tersangka korupsi pengadaan KTP-elektronik tidak sah. "Ya itu pasti, cuma harus pelan-pelan dan tenang, karena kami harus prudent (hati-hati) betul," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, menjawab pertanyaan media di Jakarta, Senin.

Apakah langkah hukum lain itu akan ditujukan untuk kembali menjadikan Setya Novanto sebagai tersangka, Saut menjawab, "Ya itu dong, kan kami digaji untuk itu," katanya seperti dikutip Antaranews.com.

Ia mengatakan KPK masih mempelajari informasi dari Amerika Serikat bahwa ada aliran dana kepada pejabat di Indonesia terkait kasus korupsi pengadaan KTP-elektronik. "Itu bukan sesuatu yang baru. Kami sudah dengar sebelumnya. Apakah hal itu bisa dikapitalisasi untuk kemudian bagaimana kami mengembangkan kasus ini, ya nanti kami pelan-pelan mempelajari. Kan kami tidak mau kalah lagi, tenang saja dulu," ujarnya.

KPK telah bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (Federal Bureau of Investigation--FBI) guna mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus KTP-e yang berada di AS. "Buktinya sebagian sudah kami dapatkan. Apa saja buktinya tentu saja kami tidak bisa menyampaikan secara rinci. Namun yang pasti ada bukti-bukti yang menunjukkan indikasi aliran dana pada sejumlah pejabat di Indonesia yang sedang diproses juga di peradilan di Amerika Serikat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Kami akan kembali berkoordinasi dengan FBI terkait dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan di sana karena di sana ada tuntutan hukum terkait dengan sejumlah kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan atau yang diduga ada kejahatan lintas negara di sana tentu kami akan koordinasi lebih lanjut," tuturnya.

Skandal korupsi pengadaan e-KTP menimbulkan kerugian uangnegara sekitar Rp 2,3 trilyun. Sejumlah anggota DPR dan pejabat pemerintah diduga menerima aliran dana hasil korupsi, termasuk beberapa orang pejabat tinggi pemerintah. Setya Novanto diduga berperan besar dalam perkara ini sehingga KPK menetapkannya sebagai salah satu tersangka, namun hakim Cepi Iskandar membebaskannya dalam sidang praperadilan.

Para tersangka korupsi dalam kasus ini adalah dua mantan pejabat Kementrian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Narogong, anggota DPR Markus Nari dan Miryam S Haryani. 


Sumber : BERBAGAI SUMBER