HEBAT, KALAU KETUA MA BERSEDIA MUNDUR

BANYAKNYA HAKIM YANG DITANGKAP KPK MENUNJUKKAN PENGAWASAN OLEH MA LEMAH DAN TIDAK EFEKTIF

Pin It

/

Otokritik yang dilontarkan Hakim Agung Gayus Lumbuun cukup mengejutkan. Ia terlihat sangat gelisah dengan makin banyaknya hakim yang terlibat skandal penyuapan. Padahal Ketua Mahkamah Agung  (MA) telah memastikan tidak akan ada lagi hakim dan aparat peradilan yang terlibat perkara korupsi.

Penangkapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukti pengawasan MA mandul. Para hakim  dan aparat lembaga peradilan tidak lagi malu untuk menerabas rambu-rambu, aturan, apalagi kode etik. Kondisi ini memang sangat berbahaya, meresahkan dan mencoreng integritas lembaga peradilan.

Gayus Lumbun dalam keterangan tertulis yang dikutip Antaranews.com menilai kini saatnya Ketua MA secara sukarela dan terhormat mengundurkan diri. Hal tersebut untuk tetap menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi MA dan jajaran peradilan di bawahnya demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Gayus menunjuk Maklumat Ketua MA RI Nomor 01/Maklumat/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang menegaskan dan memastikan tidak ada lagi hakim dan aparatur yang melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan wibawa MA dan peradilan di bawahnya. Sesuai maklumat tersebut, MA sebagai atasan langsung akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya, apabila ditemukan bukti bahwa pengawasan dan pembinaan tersebut tidak secara berkala dan berkesinambungan.

Faktanya, hakim-hakim yang tertangkap KPK terus bertambah. Kasus terakhir melibatkan Kepala Pengadilan Tinggi Manado yang ditangkap bersama seorang anggota DPR dari Partai Golkar dan anggota DPRD Sulut. Penyuapan ditengarai berkaitan dengan keinginan agar hakim tingkat banding membebaskan anggota DPRD tersebut dari hukuman yang sudah dijatuhkan pengadilan Tipikor.

KPK beberapa waktu lalu juga menangkap hakim Tipikor Bengkulu Dewi Suryana.  KPK juga menetapkan panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan, dan seorang PNS bernama Syuhadatul Islamy.

Menurut catatan Komisi Yudisial (KY), sepanjang tahun 2016 terdapat 28 orang aparat pengadilan dari berbagai unsur jabatan yang ditangkap KPK. Ada hakim, panitera, maupun pegawai pengadilan.

Sejumlah pakar hukum juga menilai saat ini terjadi krisis integritas hakim. Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, mengungkapkan hasil kajian para pakar bahwa integritas hakim di Indonesia sudah sangat darurat. Ada praktek “dagang perkara” untuk mencari keuntungan yang tidak semestinya (undue advantage). “Dari jumlah hakim yang terlibat tindak pidana korupsi tersebut menunjukkan ada persoalan serius terkait kualitas integritas hakim di Indonesia," ungkap Bayu beberapa waktu lalu.

Para pakar merekomendasikan agar pengelolaan hakim menjadi tanggungjawab bersama MA dan KY. "Praktik ini sudah diterapkan di banyak negara seperti Austria, Belgia, Perancis, Jerman. Pola shared responsibility system diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran etika dan hukum oleh hakim serta praktik judicial corruption," kata Bayu.

Kita sepenuhnya sependapat dengan penilaian Gayus Lumbuun dan para pakar hukum. Krisis integritas hakim sudah sangat memalukan dan meresahkan masyarakat pencari keadilan. Hukum tidak lagi ditegakkan “atas nama Tuhan” demi keadilan, melainkan sudah menjadi komoditas untuk mencari keuntungan materiel.

Kini sangat mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap para hakim, sistem promosi dan perekrutannya untuk memperbaiki kredibilitas lembaga peradilan yang terus merosot. Maka akan sangat hebat dan terhormat bila Ketua MA bersedia meletakkan jabatan. Hal tersebut akan menjadi pintu masuk pembenahan lembaga peradilan secara menyeluruh. Juga menjadi contoh bagus bagi para pejabat negara dan pemerintah yang mau berjiwa besar mengakui kegagalan pembinaan institusinya.

 


Sumber : BERBAGAI SUMBER