BIAYA SIDANG TAHUNAN BANK DUNIA DAN DEFISIT BPJS

PEMERINTAH SEHARUSNYA KONSISTEN DENGAN PANDANGAN PRESIDEN JOKOWI TENTANG BANK DUNIA DAN IMF

Pin It

/

 

Kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah tudingan pemborosan uang negara untuk membiayai sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali, harap dimaklumi. Ia memang tokoh dari sana, jadi bisa dimengerti bila harus melayani tetamu koleganya dengan baik dan memuaskan.

Tapi kalau Sri mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp 810 milyar itu kecil, dia tak memperlihatkan empatinya terhadap kebutuhan rakyat yang lebih besar. Mungkin dia benar, bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan negara lain ketika menjadi tuan rumah sidang tahunan IMF dan Bank Dunia, tapi coba bandingkan dengan alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat, yang katanya makin terbatas.

Seorang kawan kebetulan menyodorkan data defisit BPJS yang dikeluhkan karena setoran preminya tergolong kecil. Tahun ini (Januari-Juni) konon defisitnya sekitar Rp 6,5 trilyun, terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi apalah artinya defisit sebesar itu bila pemerintah memang berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang baik kepada rakyat. BPJS itu menyangkut nasib layanan kesehatan puluhan juta rakyat.

Itupun rakyat sudah diwajibkan memiliki kartu BPJS, bahkan diancam tidak memperoleh layanan publik bila mengabaikannya. Melihat pengalaman di lapangan, banyak sekali rakyat yang kesulitan memenuhi iuran wajib bulanan secara tertib dan berlanjut. Cilakanya, mereka bisa didenda bila menunggak pembayaran iuran.

Jadi, soal besar dan kecilnya biaya sidang tahunan Bank Dunia itu, tergantung sudutpandang kita. Ini menyangkut soal cara berpikir pemerintah dan birokrat kita yang lebih mementingkan hal-hal yang tidak urgen, meski harus menguras anggaran negara.

Maka bisa dipahami, seorang politisi menyergah, apa sih urgensi sidang tahunan Bank Dunia dan IMF sehingga kita yang harus menanggung biaya? Bukankah kedua lembaga internasional itu kreditur yang banyak uang? Apa kredit internasional yang kita harapkan sehingga harus mengorbankan uang rakyat sedemikian besar? Apakah kita masih perlu pujian internasional untuk memoles kinerja yang kurang bagus?

Coba perhatikan kritik yang pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo sendiri terhadap sejumlah lembaga internasional. Selain PBB, Jokowi mengkritik lembaga keuangan dunia yang dianggap tidak membawa solusi bagi persoalan ekonomi global. Kedua lembaga yang dimaksud adalah Bank Dunia dan IMF. "Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh World Bank, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," ujar Jokowi dalam pidatonya (22/4/2015).

Jokowi berpendirian, pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan hanya pada tiga lembaga keuangan internasional itu. Menurut dia, negara-negara Asia dan Afrika wajib membangun tatanan ekonomi dunia baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan dunia baru. "Kita mendesak dilakukannya reformasi arsitektur keuangan global untuk menghilangkan dominasi kelompok negara atas negara-negara lain. Saat ini, dunia membutuhkan pimpinan global yang kolektif, yang dijalankan secara adil dan bertanggung jawab," ucap dia.

Nah, kalau pemerintah konsisten dengan pandangan Jokowi, mestinya perlu berpikir lebih sederhana dalam melayani tetamu internasionalnya. Bagus-bagus saja menjadi tuan rumah yang baik, tapi tak usah mengorbankan anggaran. Lebih baik dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang jauh lebih besar.

Pemerintah toh masih harus memperbesar kemampuan dan potensi perekonomian dalam negeri agar pertumbuhan bisa ditingkatkan. Artinya, anggaran lebih bagus digunakan untuk meningkatkan daya beli rakyat agar konsumsi mereka meningkat, juga membangun infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekspor. Bahkan menaikkan subsidi untuk BPJS jauh lebih urgen dan sangat dibutuhkan. Dalam konteks ini, sidang tahunan Bank Dunia dan IMF tak ada kaitannya.


Sumber : BERBAGAI SUMBER