URUSAN SENJATA, MENGUNDANG BAHAYA

PEMERINTAH HARUS MEMPERBAIKI MANAJEMEN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KOMUNIKASI PUBLIKNYA

Pin It

SEMANGAT PEJUANG /

Senjata buata Pindad

Kalau Menko Polkam Wiranto sampai mengorbankan waktu istirahatnya pada Minggu (24/9) untuk memberikan penjelasan kepada media, tentu masalahnya sangat mendesak dan penting. Memang, masalah pengadaan senjata bukan soal sepele, apalagi jumlahnya banyak dan pengadaannya, seolah-olah, tidak terbuka sehingga menimbulkan kecurigaan.

Dalam penjelasannya, Wiranto mengatakan ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, BIN dan Polri. Ia menunjuk pada informasi dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang instansi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5.000 senjata standar TNI. "Setelah dikonfirmasikan kepada panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, kepala BIN, dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen," jelasnya.

Dinyatakan bahwa ke-500 senjata itu juga bukan senjata standar militer. Pengadaan seperti ini ijinnya bukan dari Markas Besar TNI tetapi cukup dari Markas Besar Kepolisian Indonesia. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden. 
Informasi tersebut beredar luas melalui medsos dan menimbulkan macam-macam spekulasi. Info Jenderal Gatot tersebut sebenarnya bukan untuk publik karena ia sampaikan di dalam pertemuan tertutup dengan para purnawirawan TNI, termasuk mantan Wapres Try Soetrisno. Namun info tersebut “bocor” setelah dikutip sebuah media online dan menyebar melalui medsos.

Gatot sendiri menolak untuk mengklarifikasi pernyataannya karena ia merasa tidak pernah merilisnya. Namun seperti dikutip media, ia membenarkan suara yang terekam video maupun teks berita. Artinya, Panglima TNI tidak membantah kontennya mengenai pengadaan 5.000 pucuk senjata tersebut.

Di media sosial juga beredar pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan yang menolak pernyataan Gatot tersebut dan menyebutnya sebagai informasi tidak lengkap dan sepotong-sepotong. Sejauh ini Budi Gunawan tidak memberikan penjelasan terbuka. Namun penjelasan Menko Polkam Wiranto tadi menunjukkan, instansi yang dimaksud Jenderal Gatot adalah BIN.

Kita ingin menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, perbedaan jumlah senjata yang dikemukakan Menko Polkam (500) dan Panglima TNI (5.000) terlalu mencolok. Mestinya, Panglima TNI tidak sembarang bicara. Sayang sekali, Wiranto menolak tanya jawab dengan media mengenai hal-hal detail.

Kedua, publik menangkap kesan terjadinya rivalitas terselubung antar instansi, bahkan mungkin antar tokoh di bidang keamanan. Kita sejak lama menangkap hal tersebut, antara lain, terlihat dari alotnya pembahasan RUU Pemberantasan Terorisme dan gagalnya RUU bidang keamanan dan ketertiban, beberapa waktu lalu. Di lain pihak, Panglima TNI juga merasa kurang dilibatkan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataaan (alutsista) karena kewenangannya sudah diambilalih oleh Menteri Pertahanan.

Ketiga, buruknya manajemen komunikasi pemerintahan. Sebenarnya, pengadaan senjata bukan hal baru. Dari dulu kita setiap tahun membeli senjata. Mengapa sekarang ribut? Ini hanya memperlihatkan komunikasi antarinstansi di bidang keamanan buruk. Masalah sensitif ini, mestinya, dibicarakan di kabinet atau dikoordinasikan oleh Menko Polkam. Sehingga, informasi yang keluar ke publik tidak bertabrakan satu sama lain.

Kita patut menyesalkan kejadian ini. Terlepas apapun yang terjadi di balik kasus ini, manajemen pemerintah harus diperbaiki. Hal ini tidak boleh terulang. Kasus tersebut menyangkut hal yang sangat sensitif dan bisa berdampak luas terhadap stabilitas keamanan.

Kita, tentu saja, masih menunggu sikap Presiden Joko Widodo. Dalam soal-soal pelik seperti ini, biasanya, Jokowi diam menunggu, baru beberapa waktu kemudian ia memberikan pandangannya. Masyarakat tentu akan terus berspekulasi, antara lain karena, tokoh asal Solo ini tidak suka para pembantunya bertengkar di depan publik.

Namun apapun yang akan dilakukan Jokowi, kita sangat berharap pemerintah memperbaiki manajemen pengambilan keputusan dan komunikasi publiknya. Kalau tidak, kasus-kasus serupa akan terus muncul. Sebab, ternyata, apa yang disebut sebagai good corporate governance (GCG) atau good and clean government itu masih jauh dari kenyataan.






Sumber : Berbagai sumber