FEE PROYEK 10% YANG MENJERAT PEJABAT

KPK MENENGARAI KEBIASAAN BURUK PEJABAT MENGUTIP FEE PROYEK 10%

Pin It

/

Ilustrasi

Penangkapan Walikota Batu, Eddy Rumpoko, menambah panjang daftar pejabat pemerintah daerah yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eddy sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi bersama seorang pengusaha dan pejabat Pemkot Batu, Malang, Jatim.

KPK sebelumnya juga menetapkan sejumlah pimpinan daerah karena terlibat korupsi. Ada Gubernur Sultra Nur Alam dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, juga Bupati Klaten Sri Hartini dan Walikota Tegal Siti Mashitah. Mereka kini meringkuk dalam tahanan dan menunggu persidangan perkara di Pengadilan Tipikor.

Menurut catatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, sudah 77 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. "Selama ini yang kami catat sudah 77 kepala daerah yang OTT. 300 lebih kepala daerah terkena masalah. Kami mengapresiasi KPK," kata Tjahjo di Senin (18/9/2017).

Sudah sangat bobrokkah birokrasi kita? Mengapa makin banyak pejabat yang tertangkap KPK sedangkan Presiden Joko Widodo mengkampanyekan pemerintahan yang bersih dan efisien? Apakah komando kebijakan dari atas tidak berjalan dengan lancar atau ada sebab lain? Mengapa pejabat Pemda masih tergoda dengan uang komisi dari proyek, padahal penghasilan resmi mereka cukup besar?

Banyak pihak yang menuding sistem pemilihan langsung sebagai biangkeladinya. Biaya calon kepala daerah dalam Pilkada langsung sangat besar. Mungkin ada yang menghabiskan uang sendiri, namun sangat banyak yang berutang. Mudah diduga, setelah menjabat mereka harus mencari dana untuk menutup biaya-biaya tersebut. Biala ada kesempatan, sangat mudah mereka tergoda.

Ini sangat memprihatinkan. KPK sendiri menengarai adanya kebiasaan memberikan fee 10% untuk setiap proyek, sudah menjadi kebiasaan umum. Entah darimana asalmulanya, para pejabat itu seolah “terjebak” kebiasaan mengutip fee 10% untuk setiap proyek. 

 Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyatakan fee 10% dari anggaran proyek seolah sudah menjadi norma umum. "Ada pesan khusus yang ingin disampaikan KPK dalam serentetan OTT beberapa bulan terakhir. Motivasi atau hal-hal mengapa orang-orang itu menerima suap. Kebanyakan itu memotong uang dari proyek rata-rata 10 persen," katanya, Minggu. "Jadi fee 10% ini kelihatannya menjadi norma umum dari setiap anggaran pemerintah," kata Syarif.

Fee 10 % itu bukan jumlah kecil. Coba bayangkan, dalam APBN-P 2017 jumlah belanja pemerintah pusat Rp 1.366,9 triliun, transfer ke daerah dan dana desa seluruhnya mencapai Rp 766,3 triliun. Kalau dipukul rata fee 10% setiap proyek, betapa besar anggaran yang menguap.

Akibatnya, penggarapan proyek tidak maksimal. Apalagi, pemenang tender masih harus membayar kewajiban pajak 11% dan keuntungan usahanya, sehingga mereka menyiasatinya dengan menurunkan mutu proyek, bisa dengan mengurangi bahan baku, volume maupun kualitas produknya. Maka proyek tidak akan sesuai spesifikasi yang ditetapkan, pantas saja,  banyak proyek rusak sebelum waktunya atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kita prihatin karena kerusakan, tampaknya, sudah merasuk ke seluruh elemen birokrasi kita sehingga perencanaan proyek yang sedemikain bagus dibuat, tidak menghasilkan kualitas produk yang optimal. Maka fee 10% tersebut telah menghancurkan dari dalam ambisi kita untuk mencapai sasaran pembangunan yang tinggi karena kualitas output rendah.

Maka, kecenderungan penarikan fee 10% harus diakhiri. Ini tantangan besar birokrasi. Ini bukan perkara mudah. Harus ada upaya terus menerus untuk mencegah syahwat korupsi agar anggaran pembangunan bisa optimal menjangkau dan memenuhi kepentingan masyarakat luas.

 

 

 

 

 


Sumber : BERBAGAI SUMBER