INDEKS DEMOKRASI KITA TURUN LAGI

APAKAH EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN BISA DICAPAI HANYA DENGAN MENURUNKAN MUTU DEMOKRASI?

Pin It

IndonesiaSatu.co /

Ada yang menarik dari rilis hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ternyata dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) IDI terus menurun yang, tentu saja, bukan kecenderungan yang kita harapkan.

Dalam rilis BPS pekan lalu disebutkan bahwa IDI tahun 2016 berada pada angka 70,09, sedangkan tahun 2015 masih 72,82. Ini pun sudah merupakan penurunan dibandingkan tahun 2014 yang skornya berada pada angka 73,04 dalam skala 0 sampai 100. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (institution of democracy).

Dengan hasil penghitungan tersebut BPS menyimpulkan, capaian kinerja demokrasi kita masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada penelitian terakhir, aspek kebebasan sipil turun 3,85 poin (dari 80,30 menjadi 76,45), kemudian hak-ak politik yang turun 0,52 poin (dari 70,63 menjadi 70,11), dan aspek lembaga-lembaga demokrasi turun 4,82 poin (dari 66,87 menjadi 62,05).

Temuan tersebut cukup mengejutkan mengingat Presiden Jokowi tampak mengedepankan pemenuhan hak-hak publik dan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat.  Ia beberapa kali meminta aparatnya untuk mengubah sikap mental mereka agar tidak alergi terhadap kritikan, melainkan menjadikanya sebagai bahan perbaikan sejalan dengan reformasi birokrasi.

Jokowi tampak responsif terhadap berbagai tuntutan perubahan dalam masyarakat. Namun penyelenggaraan negara memang bukan hanya soal menciptakan efektifitas birokrasi pemerintahan. Sebab eksekutif hanya salah satu pilar dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai sebuah negara demokrasi. Sebagai Kepala Negara, Jokowi bertanggungjawab mengembangkan setiap fungsi dalam sistem ketatanegaraan kita agar kualitasnya semakin baik.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pernah mengeluarkan catatan akhir tahun yang menilai masih rendahnya kualitas penegakan hukum di negeri ini. LBH menilai pemerintahan Jokowi belum menjadikan hukum sebagai panglima dalam merumuskan kebijakan, namun lebih fokus pada pembenahan politik dan kekuasaan. Mengesampingkan penegakan hukum bisa berdampak buruk pada proses demokrasi di Indonesia.

LBH  bahkan menyoroti sikap pemerintah pada sejumlah kasus, yang bisa dinilai sebagai pembangkangan terhadap hukum. Dalam sejumlah kasus, koalisi sipil memenangkan gugatan hukum, namun pemerintah mengabaikannya. Misalnya, dalam sengketa informasi terkait berkas penyelidikan TPF (Tim Pencari Fakta) Munir, Kontras memenangkan gugatan di KIP,  tapi tidak digubris pemerintah.

Kita juga mencatat beberapa langkah yang lebih menonjolkan kekuasaan ketimbang proses hukum. Penangkapan sejumlah aktifis seperti Sri Bintang Pamungkas dkk dengan tuduhan makar, lebih memperlihatkan tindakan politik dan keamanan karena tidak ada proses hukum yang menyertainya.

Dalam tiga tahun kekuasaannya, Jokowi sukses melakukan konsolidasi politik dan berhasil meningkatkan efektivitas pemerintahannya. Ini, tampaknya, diprioritaskan agar pemerintah tak terganggu dalam mengejar berbagai sasaran pembangunan ekonominya. Dalam kualitas yang berbeda, pada masa lalu Presiden Soeharto juga memprioritaskan konsolidasi politik untuk mengefektifkan pemerintahannya agar bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional.

Pertanyaannya, apakah kita memang tidak bisa mencapai sukses pembangunan ekonomi bersama-sama dan sejalan dengan peningkatan kualitas demokrasi? Apakah harus ada trade-off, mengorbankan mutu demokrasi demi efektifitas pemerintahan?

Maka temuan BPS mengenai penurunan IDI tersebut tadi perlu menjadi bahan kajian lebih mendalam. Kita percaya, pada dasarnya demokratisasi justru bisa merangsang kreatifitas dan pengembangan prakarsa masyarakat sehingga mutu kehidupan menjadi lebih baik. Maka, semestinya,  kemajuan ekonomi bisa dicapai lebih cepat bila mutu demokrasi kita meningkat.


Sumber : BERBAGAI SUMBER