E-COMMERCE DAN KELESUAN RITEL

MENURUT JOKOWI 30% MALL DAN TOKO TUTUP KARENA PELANGGAN BERALIH KE ONLINE

Pin It

HUFFINGTON POST /

JAKARTA--Ada data baru yang dikutip Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan orasi dalam acara Dies Natalis Universitas Pajajaran (Unpad). Ia mengemukakan bahwa saat ini 30 persen mall dan toko yang tutup karena konsumen beralih ke pembelian secara online (e-commerce).

“Sekarang karena perubahan-perubahan itu, mall dan toko sudah 30 persen tutup, karena pembeliannya dengann online.  Artinya berapa tenaga kerja yang menganggur? Karena pesan online datang, tidak perlu pergi ke toko, lebih murah,  cepat,” kata Presiden Jokowi di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad,  Bandung, Senin (11/9) siang.

Kita belum tahu sejauhmana validitas data yang disampaikan Presiden tersebut. Angka tersebut menggambarkan kondisi di Indonesia atau fenomena di luar negeri? Tentu saja, Jokowi tidak akan sembarang mengemukakannya bila tidak atas dasar fakta yang sebenarnya. Kalau itu terjadi di Indonesia, angka 30% tersebut sangat besar, tentu pengaruhnya juga tidak kecil.

Kalau memang benar, ini fenomena apa? Begitu dahsyatkah pengaruh ritel online sehingga memukul telah bisnis ritel tradisional? Kita memang telah menyaksikan pengaruh bisnis taxi online yang memukul pengusaha transportasi tradisional. Tapi menyebut 30 persen mall dan toko tutup gara-gara bisnis ritel online sebenarnya bisa berdampak jauh lebih besar. Kalau angka tersebut benar, pengangguran akan meningkat. Kredit macet di perbankan pun membengkak.

Kita perlu berhati-hati menganalisis masalah ini. Apakah benar disebabkan perpindahan pola belanja dari cara tradisional ke online atau karena penyebab lainnya. Salah satu kemungkinannya adalah karena terjadinya kelesuan dan penurunan daya beli masyarakat seperti yang disinyalir oleh banyak pengamat belakangan ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), juga asosiasi pengusaha makanan dan minuman, berkali-kali menyuarakan kelesuan daya beli konsumen tersebut.

Bank Indonesia (BI) juga baru saja merilis hasil survei mengenai penjualan eceran yang memperlihatkan terjadi penurunan selama Juli lalu. BI mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) selama Juli sebesar 209,9 atau turun sebesar 3,3% (year-on-year), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 6,3% (yoy). Penurunan penjualan ritel terjadi baik pada kelompok makanan maupun kelompok non makanan.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kondisi sektor riel tidak cukup bagus. Apapun alasannya, kelesuan tersebut harus dikoreksi agar kembali bergairah. Pemerintah bertanggungjawab untuk mengoreksi keadaan karena kelesuan tersebut juga memperlihatkan kegagalan dalam menggairahkan iklim usaha dan investasi. Kalau 30% mall adan toko tutup, berapa banyak kredit bank yang macet. Para pedagang, pemasok dan produsen mestinya juga kelimpungan.

Data yang dikemukakan Jokowi tadi seharusnya membuka mata para pejabat yang gemar memamerkan stabilitas makro ekonomi. Persoalannya, apa pengaruh data dan indikator makro yang bagus tersebut terhadap kegairahan ekonomi di tingkat masyarakat. Kita tidak boleh terlena dengan data penumpukan uang diperbankan, cadangan devisa yang terus meningkat, inflasi rendah. Apa bagusnya data-data tersebut kalau ekspor kita terus menurun, penjualan ritel menurun, banyak mall dan toko tutup dan industri kecil gulung tikar?

Data yang dilansir Jokowi tersebut semestinya mengingatkan pemerintah terus mendorong prakarsa-prakarsa swasta untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas mereka. Belakangan ini terdengar bisik-bisik pemerintah mengendalikan ekonomi dengan mengedepankan BUMN sebagai lokomotif utama. Ini mungkin ada latarbelakangnya sendiri. Tapi persoalannya tetap pada, apakah peran BUMN yang bertambah besar itu mampu meningatan kegairahan usaha di tingkat masyarakat? Kalau tidak, jangan-jangan kita melangkah ke arah yang kurang tepat.

 

Pemerintah, kiranya, perlu berpikir keras agar kondisi makro ekonomi yang makin bagus juga tercermin dalam kegairahan sektor riel yang meningkat. Maka semestinya lebih penting bagaimana menggairahkan perkembangan sektor produksi dan perdagangan melalui berbagai kebijakan yang memudahkan usaha dan tidak mengeluarkan regulasi yang berakibat sebaliknya.

Kegairahan para petani, nelayan, perajin, pedagang ritel, UMKM dan semacamnya, seharusnya menjadi titik perhatian utama pemerintah agar kesejahteraan rakyat juga meningkat. Industri dan perdagangan skala besar sudah terlalu pintar untuk mengurus diri sendiri, termasuk pandai menyiasati kebijakan pemerintah.

 


Sumber : BERBAGAI SUMBER