TAK CUKUP BI TURUNKAN REPO RATE

HARUS ADA KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGEFISIENSIKAN PEREKONOMIAN SECARA MENYELURUH

Pin It

iworldtoday.com /

JAKARTA--Bank Indonesia (BI) akhirnya menurunkan tingkat suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 0,25 basis pon, selain juga suku bunga deposito dan pinjaman. Kebijakan tersebut bagus karena bisa mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan agar investasi dan konsumsi meningkat.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, penurunan suku bunga acuan akan diikuti oleh penurunan suku bunga instrumen moneter lainnya. Keputusan untuk menurunkan suku bunga pun sejalan dengan adanya ruang pelonggaran kebijakan moneter, dengan rendahnya perkiraan inflasi dan terkendalinya defisit transaksi berjalan. “Keputusan ini pun diharapkan dapat memperkuat intermediasi perbankan sehingga memperkokoh stabilitas sistem keuangan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Agus, Selasa (22/8).

Menurut Deputi Gubernur Senior BI Perry Warjiyo, ada beberapa pertimbangan sebelum keputusan tersebut. Pertama, inflasi rendah. Kedua, defisit transaksi berjalan (Current Account Defisit/CAD) diperkirakan terkendali di kisaran 1,5 persen sampai 2,0 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sampai akhir tahun. Ketiga, adanya penundaan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS).

Kita mendukung kebijakan tersebut mengingat saat ini terjadi anomali yang merugikan. Di satu pihak uang menumpuk di perbankan (posisi akhir Juli mencapai Rp 5.000 trilyun lebih), di lain pihak dunia usaha mengeluhkan sukubunga kredit tetap tinggi.

Pertanyaannya, apakah kebijakan BI tersebut serta merta menggerakkan perbankan untuk menggerojokkan dana kepada dunia usaha? Kalau terjadi, itu respons bagus yang memang diharapkan. Kalau tidak, apapun alasannya, harus ditelusuri lebih mendalam dan teliti, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Apakah perbankan ketakutan terjadinya lonjakan kredit macet? Atau, apakah efeisiensi perbankan nasional masih rendah?

Hasil kajian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) beberapa waktu lalu menunjukkan sukubunga kredit Indonesia termasuk yang tertinggi di Asean. Catatan pada awal tahun lalu (Februari 2016) suku bunga kredit di berbagai bank di Indonesia sekitar 11%, lebih tinggi dari Singapura (3%), Malaysia (4%) dan Vietnam (6.5%).

Beberapa faktor yang berkontribusi pada tingginya suku bunga perbankan di Indonesia, yaitu tingginya cost of fund dan inefisiensi, konsentrasi struktur industri perbankan, konsentrasi pasar deposito, tingginya tingkat inflasi, serta tingginya risiko ketidakpastian hukum, biaya kepatuhan hukum dan tatakelola perusahaan.

Tingginya cost of fund utamanya tergambar dari tingkat bunga deposito. Bank-bank di Indonesia sekitar 6%, lebih tinggi dibanding Singapura (1%), Malaysia (3.5%), dan Thailand (2%). Perbankan nasional juga cenderung menetapkan Net Interest Margin (NIM) yang lebih tinggi di banding bank di negara lain,  yaitu diatas 6% dimana NIM bank negara lainnya di bawah 4%.  Perbankan di Indonesia juga memiliki tingkat efisiensi yang lebih buruk dimana rasio inefisiensi bank di Indonesia sebesar 52%,  tertinggi kedua setelah Philippines (60%).

Hal-hal tersebut sebenarnya keprihatinan lama yang selalu dikeluhkan dunia usaha. Maka kebijakan BI menurunkan repo rate dan bunga deposito membutuhkan langkah-langkah lanjutan yang terus menerus. Sasarannya adalah meningkatkan efisiensi perbankan nasional agar kredit perbankan makin turun. Ini tantangan nyata. Banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi perekonomian kita.

Gerak dunia usaha terus melambat karena mereka bekerja dengan biaya tinggi, sementara daya beli masyarakat juga melemah. Akibatnya, perbankan terus dibayangi kekhawatiran terjadinya peningkatan kredit macet bila tidak selektif dan pruden dalam menyalurkan kreditnya. Seperti ada benang kusut.

Maka, dorongan BI dengan menurunkan BI Repo Rate tidak akan serta merta menghasilkan dampak positif yang maksimal bila berbagai aspek tadi tidak ditangani secara komprehensif. Kita bisa memahami kekhawatiran beberapa pihak, bahwa ironi  dan anomali akan terus terjadi. Ibarat tikus mati di lumbung padi, masyarakat kesulitan likuiditas padahal uang menggunung di perbankan.

 


Sumber : BERBAGAI SUMBER