PERMASALAHAN ANAK SANGAT MEMPRIHATINKAN

SEPERTI CERITA BERSAMBUNG YANG TAK ADA PUTUSANYA

Pin It

ISTIMEWA /

JAKARTA--Permasalahan anak di Indonesia bagaikan cerita bersambung yang tidak ada habis-habisnya. Belum selesai satu kasus tentang kekerasan anak muncul kasus-kasus lain seperti bullying, penjualan bayi, trafficking, perkelahian bahkan sampai kasus pembunuhan yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga dilakukan oleh sesama anak. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian buat semua pihak bahwa pemerintah, keluarga dan masyarakat harus benar-benar merapatkan barisan guna menanggulangi dan mencegah permasalahan anak agar tidak muncul kembali. Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak telah meluncurkan berbagai program Pusat, UPT dan yang dialokasikan ke daerah dalam bentuk dana dekon.

Pada tahun 2018 Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 204.876.365.000,-. Penggunaan anggaran tersebut harus dioptimalkan seefektif mungkin dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk memperoleh hasil /capaian bukan hanya output tapi juga outcome dan dampak yang bisa dirasakan masyarakat dengan memperhatikan Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian. Selain tetap menjalankan program-program yang selama ini sudah berjalan rencananya pada tahun 2018 akan dibentuk Unit Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (UP-PKSA) di 100 Kabupaten/Kota yang tersebar di 34 Provinsi. Tujuan pembentukan tersebut adalah mendekatkan pelayanan rehabilitasi sosial anak pada masyarakat dan lembaga.

Untuk menyamakan persepsi antara Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi maka Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak (Dit. RSA) menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-K/L), UPT dan Dekon Tahun 2018, di Kuta Central Park Hotel Bali, selama 4 hari, yang dimulai tanggal 10 sampai dengan 13 Agustus 2017. Peserta berjumlah 70 orang yang berasal dari Direktorat RSA, perencana,aplikator Dinas Sosial di 34 Provinsi , dan perencana,aplikator UPT dilingkungan Dit. RSA. Alasan kenapa peserta yang diundang sebagian besar adalah perencana/aplikator karena seorang perencana/aplikator baik di Pusat, Dinas Sosial maupun UPT memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program yang telah direncanakan agar dapat terlaksana dengan baik, ujar Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Marjuki pada pembukaan kegiatan tersebut.

“Pusat harus menyusun berbagai Standar Norma Prosedur Kerja (NSPK) dan pedoman – pedoman yang dapat digunakan UPT, maupun panti yang ada di masyarakat , dan segera mensosilisasikan ke daerah agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial ana,” ujar Marjuki Pada kesempatan itu pula,Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Nahar menambahkan bahwa Program Rehabilitasi Sosial Anak perlu inisiatif baru sehingga dibentuk UP PKSA di Kabupaten/Kota dalam rangka mempersiapkan pelayanan publik yang akan dinilai oleh Komisi Ombudsman. Pelayanan publik perlu ditingkatkan pada level provinsi dan Kabupaten/Kota,pungkasnya.


Sumber : KEMENTRIAN SOSIAL