KORUPTOR DANA DESA HARUS DIHUKUM BERAT

PEMERINTAH HARUS PERBAIKI TATA KELOLA DAN MEKANISME PENGAWASANNYA

Pin It

Waspada /

EDITORIAL

Para pejabat yang menyelewengkan dan menggerogoti dana desa harus dihukum sangat berat. Tindakan mereka sangat tidak bermoral karena merugikan hak-hak rakyat miskin di pedesaan dan jelas menghambat upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Penyaluran dana desa dimaksudkan untuk menstimulasi warga agar mampu bangkit melalui pembangunan sarana dan prasarana yang mempermudah mereka melakukan aktifitas ekonomi dan kegiatan lainnya. Namun tampaknya masih ada masalah berupa kelemahan tata kelola dana tersebut sehingga mudah diselewengkan oleh perangkat desa, yang berkolusi dengan pejabat pemerintah setempat.

Kasus terakhir adalah penangkapan sejumlah pejabat di Pamekasan, Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan beberapa pejabat setempat sebagai tersangka korupsi. Hingga saat ini KPK sudah menerima hampir 400 laporan mengenai penyimpangan penggunaan dana desa. Karenanya, KPK meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola dan tata cara penyalurannya agar program tersebut tidak gagal di tengah jalan. “Tata kelolanya perlu diperbaiki. Perlu ada partisipasi publik untuk pengawasan. Transparansi sangat penting,” kata Ketua KPK Agus Raharjo.

Jumlah dana terus meningkat. Tahun 2015 jumlahnya Rp 20,7 triliun, kemudian tahun lalu bertambah menjadi 46,98 triliun. Tahun ini dianggarkan Rp 60 triliun. Rencananya, tahun depan akan bertambah dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun. Maklum mendekati tahun Pemilu dan Pilpres. Dengan jumlah desa sekitar 65.000, maka tahun depan setiap desa bisa memperoleh dana sekitar Rp 2 milyar.

Itu jumlah yang cukup besar. Semestinya cukup untuk membangun sarana dan prasarana pedesaan dan menstimulasi perekonomian warga. Tentu saja kalau penggunaannya tepat, terarah dan efektif. Dana desa itu sebenarnya sangat strategis karena masih banyak desa tertinggal dan warga miskin.

Data Kementrian Keuangan menunjukkan 60% desa masih termasuk kategori tertinggal. Bahkan di Sumatera dan beberapa wilayah luar Jawa prosentasenya bisa mencapai 75%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu juga cukup mengejutkan. Hampir separoh anak-anak miskin berada di Jawa, kontradiktif dengan besaran dana pembangunan dan perputaran ekonomi yang sebagian besar di Jawa.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan bukan semata soal uang. Keberhasilannya ditentukan pula oleh kesiapan pejabat, perangkat desa dan warga untuk mau berubah dan memperbaiki diri. Kalau mentalitas mereka bobrok, maka dana-dana tersebut hanya dijadikan bancakan dan foya-foya.

Kita menyaksikan betapa lemahnya pengawasan dana desa tersebut. “Banyak pengelolaan dana desa yang berantakan. Kemudian, penegak hukum memanfaatkannya,” kata Apung Widadi, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.

Maka harus ada perbaikan tata kelolanya. Pertama, warga melalui  badan musyawarah desa (Bamdes) harus dilibatkan mulai dari penyusunan program dan rencana penggunaan dana. Kedua, warga harus dilibatkan dalam pelaksanaan proyeknya agar mereka memperoleh manfaat langsung. Ketiga,  warga harus ikut mengawasi pengelolaan anggarannya.

Jadi harus ada prinsip bottom up, yang menyerahkan kepada mekanisme di pedesaan untuk memutuskan penggunaan dan manfaat dana tersebut, sebelum dana dicairkan. Artinya, Kepala Desa dan perangkatnya tidak bisa sepihak menentukan sendiri rencana anggarannya, melainkan harus ada keterlibatan Bamdes dan tokoh-tokoh setempat.

Kalau tidak, maka dan desa akan dipermainkan perangat desa bekerjasama dengan aparat Pemda, tanpa peduli kesejahteraan warga dan perbaikan lingkungannya. Maka, kasus yang terjadi di Pamekasan dan beberapa daeah lain harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Jangan s ampai dana puluhan trilyun tersebut mubazir karena tata kelola dan pengawasannya buruk. 


Sumber : BERBAGAI SUMBER