SWASTA MENAHAN DIRI, DANA MENUMPUK DI BANK

PEMERINTAH HARUS MENDORONG PRAKARSA BELANJAKAN DANA DI SEKTOR PRODUKTIF

Pin It

ISTIMEWA /

EDITORIAL

Perbankan nasional kini kebanjiran dana. Jumlah dana pihak ketiga (DPK) sudah Rp 5.000 trilyun lebih. Sebaliknya, penyaluran kredit tak secepat uang yang nasuk ke perbankan. Ini indikasi apa? Mengapa masyarakat lebih memilih menyimpan uang mereka ketimbang membelanjakannya di sektor produktif?

 

Ekonom Universitas Gajah Mada A. Tony Prasetiantono dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, menyatakan bahwa kecenderungan itu sudah terasa sejak tahun lalu.  Dampaknya, likuiditas bank melimpah karena meningkatnya dana pihak ketiga (DPK). Di sisi lain, permintaan terhadap kredit masih belum sepenuhnya pulih. Akibatnya, rasio pembiayaan terhadap pendanaan atau loan to deposit ratio (LDR) melonggar. “Masyarakat tempatkan dana di bank ini trennya sejak tahun lalu. Artinya bank kemasukan banyak DPK tetapi susah menjualnya, ini pengaruhi LDR bank,” tuturnya, seperti dikutip Bisnis.com.

Sikap masyarakat tersebut, katanya, terpengaruh asumsi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal, apabila mereka lebih loyal dalam membelanjakan dananya dapat memberikan efek berganda (multiplier effects) terhadap perekonomian. Dari data Bank Indonesia (BI) sampai Juni 2017, pertumbuhan DPK perbankan tumbuh 10,2% menjadi Rp4.911 triliun dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu.

Besarnya DPK di perbankan tersebut mencapai lebih dua kali lipat dari anggaran negara. Dengan demikian volume perekonomian yang dikelola masyarakat sudah jauh lebih besar dibandingkan kemampuan keuangan pemerintah. Kalau dana-dana perbankan tersebut bisa dimanfaatkan secara lebih produktif maka dampaknya akan sangat besar dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Kenyataan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa masyarakat enggan membelanjakan uangnya untuk meningkatkan investasi?  Seberapa efektif paket-paket deregulasi ekonomi dalam menarik investasi masyarakat? Adakah keengganan swasta menginvestasikan dana mereka karena pemerintah lebih mengutamakan BUMN untuk menangani proyek-proyek infrastruktur? Apakah berbagai kebijakan pemerintah belakangan ini, misalnya memperketat inpor dan memberangus gudang-gudag pangan, menimbulkan kekhawatiran baru bagi swasta? Bagaimana dengan ratusan trilyun rupiah dana milik Pemda yang menumpuk di perbankan?

Belakangan ini memang terdengar keluhan pihak pihak swasta yang “iri” dengan makin dominannya BUMN menggarap proyek-proyek infrastruktur. Ada kalangan mencurigai pemerintah memprioritaskan BUMN pada pos-pos yang sebenarnya bisa ditangani swasta. Mungkin kekhawatiran itu berlebihan. Namun kita perlu mengingatkan bahwa seharusnya pemerintah mendorong prakarsa-prakarsa swasta untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas mereka. Kita percaya, pemerintah tidak sedang mengarah pada etatisme, perekonomian serba negara, yang justru akan berdampak negatif dalam jangka panjang.

Masalah ini beberapa waktu lalu sempat dipertanyakan oleh Bank Dunia kepada pemerintah. Meneg BUMN Rini Soemarno memiliki jawabannya. Ia memberikan contoh proyek pembangunan jalan tol di Jawa yang sudah 20 tahun diserahkan kepada swasta, tapi tak jalan. Jadi BUMN mengambilalihnya gar proyek infrastruktur bisa dikebut sesuai jadwal. Mungkin Rini benar, namun pemerintah memang seharusnya lebih mendorong swasta mengambil peran untuk proyek-proyek mereka sudah mampu tangani.

Kita tidak ingin kecenderungan ini berlangsung dalam jangka panjang. Terus mendorong BUMN sehingga mendominasi ekonomi sebenarnya sebuah langkah mundur karena seharusnya BUMN mengerjakan proyek-proyek rintisan. Bukan mengejar profit seperti swasta. Pemerintah justru harus terus mendorong prakarsa prakarsa swasta karena kita memang tidak sedang membangin perekonomian yang etatistik.

Maka, uang masyarakat yang menumpuk di perbankan harus dirangsang untuk membiayai pembangunan secara maksimal. Kalau sampai dana-dana tersebut mubazir hanya menumpuk di perbankan, sebenarnya kita rugi, terus mengeluh kekurangan dana di tengah likuditas perbankan yang melimpah ruah. 


Sumber : BERBAGAI SUMBER