PAJAK AKAN MAKIN EKSTENSIF

PEMERINTAH TIDAK MEMILIKI BANYAK PILIHAN KECUALI MENAIKKAN PENERIMAAN DAN MEMBURU CALON WP POTENSIAL

Pin It

ISTIMEWA /

 

EDITORIAL

JAKARTA--Pemerintah tetap mematok angka tinggi dalam rencana penerimaan pajak tahun ini, meski pencapaian pada semester pertama hanya sekitar 40%.  Pemerintah tampaknya menyasar pada dua hal. Pertama, penerimaan pajak harus dipatok tetap tinggi agar pemerintah tidak terus menimbun utang. Kedua, pemerintah bertekad menaikkan rasio pembayar pajak dari sekitar 10,3% tahun lalu menjadi 16,1% pada 2019.

Mengenai peningkatan rasio pembayar pajak itu, IMF sudah mragukannya. Direktur Pelaksana IMF Mitsuhiro Furusawa mengatakan, target tersebut ambisius lantaran sampai tahun lalu, rasio pajak Indonesia terhadap PDB baru mencapai 10,3 persen. "Saya pikir ini adalah suatu target yang ambisius. Saya harap itu bisa dicapai. Yang terpenting adanya keinginan dari pemerintah. IMF sepenuhnya mendukung," ujar Furusawa pekan lalu.

Tapi pemerintah memang tak memiliki banyak pilihan karena kebutuhan dana yang terus meningkat. Bukan hanya untuk membiayai kebutuhan dana angaran, melainkan juga membayar cicilan dan bunga utang yang terus membengkak. Ambisi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur memang dihadapkan pada keterbatasan dana, sehingga pilihannya adalah menumpuk utang.

Posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah hingga akhir April lalu mencapai US$167,9 milyar atau sekitar 51,2% dari keseluruhan ULN Indonesia yang sebanyak US$328,2 miliar. Sisanya adalah ULN milik swasta. Setiap tahun pemerintah harus menanggung pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang terus meningkat karena jumlah ULN juga terus bertambah.

Persoalan yang paling dikhawatirkan adalah sebagian ULN baru digunakan untuk membayar cicilan dan biaya-biaya rutin pemerintah. Situasi saat ini bukan lagi cyclical deficit yang bersifat sementara di saat perekonomian mengalami kontraksi, namun oleh pengamat disebut sudah bersifat struktural (structural deficit).  Apalagi, sejak beberapa tahun terakhir keseimbangan primer juga sudah defisit. Artinya, pendapatan negara sebenarnya tidak mampu membiayai bunga utang dan cicilannya. 

Terus meningkatnya utang negara menimbulkan konsekuensi penambahan bunga utang pada APBN tahun-tahun berikutnya. Dari data APBN bisa dilihat, misalnya, pada tahun 2010 bunga utang pemerintah tercatat sebesar Rp 88,4 triliun, kemudian meningkatkan menjadi Rp 135 triliun pada 2014 dan pada 2015 sudah membengkak menjadi Rp 152 triliun.

Wapres Jusuf Kalla pernah memperkirakan pembayaran bunga dan cicilan utang pemerintah tahun ini bisa mencapai Rp 500 trilyun. “Bayar cicilan, bayar pokok tahun depan kira-kira hampir Rp 500 triliun,” kata Jusuf Kalla saat membuka Tempo Economic Briefing di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Jumlah tersebut merupakan beban yang sangat berat. Angka itu lebih sepertitiga dari rencaa penerimaan pajak tahun ini. Kondisi ini sering disebut sebagai Fisher’s Paradox. Yaitu, semakin banyak cicilan pokok beserta bunga utang yang dibayar, semakin bertambah banyak pula utang yang menumpuk.

Kita bisa menduga, selain menggenjot penerimaan pajak, pemerintah juga akan terus mengintensifkan penggalian sumber-sumber pajak baru, menghapus subsidi dan menggali dana-dana non pajak , seperti menaikkan berbagai macam tarif, seperti yang sudah dilakukan untuk listrik. Demikian pula dengan berbagai macam cukai, selain biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK, SIM, Paspor dan semacamnya.

Kita tak bosan-bosannya mengingatkan pemerintah mengenai beberapa hal. Pertama, berhematlah membelanjakan uang pajak, jangan boros apalagi berfoya-foya menghamburkan uang rakyat. Kedua, tutup semua lubang kebocoran sehingga tikus-tikus tak lagi bisa menggerogoti uang negara, Ketiga, buatlah prioritas yang realistis dan menyasar peningkatan kesejahteraan rakyat. Jangan bermimpi muluk-muluk, tapi buatlah kebijakan yang masuk akal.

Kalau pemerintah tidak mampu menunjukkan politik anggaran yang realistis dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka akan selalu ada kesenjangan (gap) antara ambisi dan kenyataan lapangan.

 


Sumber : BERBAGAI SUMBER