PEMERINTAH JANGAN DIDIKTE FREEPORT

MASALAH PAJAK DAN DIVESTASI BISA MENJADI GANJALAN

Pin It

ISTIMEWA /

 

OPINI 

JAKARTA--Pemerintah dikabarkan sudah menyepakati perpanjangan kontrak Freeport di Papua hingga 2041, meskipun keputusan tersebut belum secara resmi diumumkan. Perundingan mengenai Freeport memang pelik karena menyangkut berbagai aspek strategis, terjadi tarik ulur dan banyak sekali kepentingan bermain disana.

Apapun yang dihasilkan dalam perundingan antara pemerintah dan Freeport tampaknya akan tetap menuai kontroversi karena sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2014 terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan baru bara, permohonan perpanjangan kontrak baru bisa diajukan dua (2) tahun sebelum kontrak berakhir. Freeport kontraknya berakhir pada 2021, artinya baru 2019 boleh ajukan perpanjangan kontrak. Fatanya, pemerintah dan Freeport sama-sama ingin mempercepat perundingan, seuatu yang mengundang pertanyaan berbagai pihak.

Pemerintah menghendaki perundingan kedua pihak bisa rampung akhir Juli nanti. Beberapa hal pokok masih belum disepakati, terutama mengenai skema pajak dan royalti serta divestasi saham 51 persen. Bila pemerintah sampai bersikap lunak mengenai masalah ini, maka perundingan tersebut bisa dinilai proforma saja dan akhirnya kita tetap dikendalikan raksasa AS tersebut.

Dalam rapat koordinasi pemerintah yang diikuti sejumlah menteri di kantor Menko Ekuin, isyarat perpanjangan kontrak hingga 2041 memang mencuat.  Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pemerintah bisa memberikan perpanjangan operasi secara bertahap dua (2) kali 10 tahun. Itu artinya, selama 20 tahun dibagi dalam 2 tahap, yakni tahap pertama 2021-2031 dan tahap kedua 2031-2041. "Perpanjangan kan bisa 2 kali 10 tahun. Dievaluasi di 2031 karena tujuannya kan itu," ujar Jonan.

Hingga tahap ini Freeport menang satu langkah yaitu adanya jaminan perpanjangan kontrak tambang kaya tembaga dan emas tersebut.  Justru pemerintah yang masih harus berjuang untuk menegaskan kepentingannya dalam menaikkan pajak dan royalti serta mengambilalih saham hingga 51 persen. Bila sampai gagal, maka sama saja pemerintah tunduk dan sama sekali tidak mempunyai kewibawaan untuk menegakkan aturan UU terhadap pihak asing. Ini akan sangat memalukan dan menyedihkan

Kita melihat masalah perpajakan dan divestasi saham akan menjadi ganjalan utama. Pemerintah menghendaki pajak secara prevailing sesuai ketentuan UU yang tidak boleh ditawar. Namun Freeport tidak menempatkan masalah perpajakan ini dalam prioritas mereka. Artinya, Freeport tetap menghendaki skema pajaknya secara nail down yang dipatok dari awal dan tidak berubah-ubah. 

Pemerintah tidak boleh mengalah. Seberapapun besarnya pajak yang diperoleh dari Freeport, masih lebih kecil dibandingkan pemerintah menggadaikan kewibawaannya kepada pihak asing. Lebih disesalkan lagi bila dalam proses ini ada kepentingan-kepentingan orang tertentu yang sengaja mengail di air keruh. 

Kalau sampai pemerintah mengikuti kemauan Freeport maka bisa diartikan terjadi pelanggaran UU dan kesepakatan tersebut bisa dipersoalkan. Dengan sistem nail down maka Freeport akan memiliki kebebasan untuk menggali seluruh deposit tembaga dan emas di Mimika, tanpa direcoki pajaknya oleh pemerintah. Ini merupakan kerugian besar bagi negara karena tidak mampu memperoleh pemasukan bila Freeport menggenjot produksinya nanti.

Menurut rencana,  Freeport akan mengeluarkan dana investasi hingga US$15 milyar, antara lain untuk membangun smelter di Gresik dan mengintensifkan underground mining. Kita berharap hal itu benar adanya. Namun kita memandang masalah ini bukan semata soal perpanjangan kontrak masalah Freeport, melainkan apakah pemerintah konsisten dan teguh menjaga kewibawaan negara. Kita mengacu pada ketentuan UU yang tidak boleh dilanggar siapapun, apalagi perusahaan asing, meski itu raksasa dari AS. Sesuai UU maka Freeport wajib membangun smelter, membayar pajak sesuai ketentuan  dan melakukan divestasi saham 51 persen.

Pemerintah sebenarnya masih memilki waktu yang cukup banyak. Apalagi kalau mengacu pada ketentuan PP 7/2014, masih ada waktu dua tahun lagi. Perundingan yang terburu-buru, selain mengundang pertanyaan, juga bisa menyebabkan keputusannyatidak komprehensif. Bila sampai merugikan negara, pemerintahan harus menanggung akibatnya.

 

 


Sumber : BERBAGAI SUMBER