DPR HARUS SEGERA RAMPUNGKAN RUU ANTI TERORISME

SITUASI PENUH ANCAMAN TEROR TAK BISA DIBIARKAN

Pin It

ISTIMEWA /

 

 OPINI

Kasus penusukan dua anggota Brimob di Jakarta makin menyadarkan kita betapa penanganan kelompok radikal tidak bisa setengah hati. Salah satu persoalan yang menghambat adalah lambatnya pembahasan RUU Anti Terorisme yang hingga saat ini belum selesai di DPR.

Kini semua pihak menyadari betapa mendesaknya penyelesaian RUU Anti Terorisme karena UU yang laam sudah tidak memadai lagi.  Semua pihak perlu mengesampingkan ego untuk mempercepat pembahasannya sehingga aparat keamanan memiliki landasan hukum kuat dalam menindak kelompok-kelompok radikal dan teroris. Bila tidak, orang-orang nekad itu akan semakin berbahaya, bisa menyasar siapa saja dan kapan saja.

Kasus penusukan dua anggota Brimob di wilayah Kebayoran Baru sungguh mengenaskan. Dua polisi yang sedang beribadah di masjid ditusuk hingga robek pipinya. Kejadian ini membuktikan bahwa orang-orang nekad yang putusa asa bisa melakukan aksinya dimana saja dan kapan saja. Mereka juga tak peduli besarnya resiko yang dihadapi.

Sebelum kasus di Jakarta, ada pembunuhan polisi di Medan, juga oleh kelompok radikal. Dua teroris menerobos masuk ke pos penjagaan Polda Sumut dan menusuk petugas hingga tewas. Satu pelaku bisa ditembak mati dan lainnya ditangkap. Bahkan kasus di terminal Kampung Melayu, Jakarta, sebelumnya lebih mencekam karena terjadi di tempat umum dan korbannya cukup banyak.

Kejadian terus terjadi beruntun tapi para anggota DPR seolah tak terpacu untuk segera menyesaikan RUU Anti Terorisme tersebut. Kita benar-benar mengharapkan DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Terorisme, yang akan dapat memaksimalkan kinerja aparat dalam memerangi aksi terorisme. UU tahun 2003 memang harus direvisi karena perkembangan terorisme yang makin canggih dan merupakan kelompok yang terorganisasi dengan baik.

Kita sangat memahami kekhawatiran polisi karena diperkirakan perekrutan kader teroris dan penyebaran ideologi radikan terus berkembang. Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang canggih saat ini, banyak warga masyarakat dapat mudah mencari situs terkait ajaran atau paham radikal tentang terorisme.

Kita sependapat bahwa negara juga harus membekali aparat keamanan dengan landasan hukum yang kuat dan peralatan lebih baik lagi untuk memberantas terorisme.  

Pada aspek lain, ada dugaan bahwa para pelaku teror tersebut umumnya adalah penjahat kambuhan. Banyak dari mereka yang pernah ditahan namun kemudian dilepaskan lagi, bahkan ada yang pernah menjalani hukuman. Namun setelah keluar mereka tidak dipantau dengan baik sehingga bebas bergerak tanpa pengawasan aparat keamanan dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan proses pembinaan dan deradikalisasi terhadap kelompok teroris tidak berjalan semestinya. Bahkan keberadaan mereka pun tidak terpantau dengan baik. Padahal seharusnya mereka dikenai  wajib lapor kemana pun mereka pergi agar polisi bisa memantau keberadaan dan kegiatan mereka.

Bila keberadaan dan kegiatan mereka terpantau dengan baik, setidaknya bisa diketahui sejak dini apa yang mereka lakukan. Dengan demikian polisi dan aparat keamanan bisa melakukan pencegahan lebih dini, termasuk menangkap mereka sebelum menjalankan aksi terornya. Ini masalah lemahnya kemampuan deteksi dini  yang harus diperbaiki.

Maka kita mendorong DPR segera  merampungkan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan landasan kuat bagi aparat keamanan memberangus kelompok radikal tersebut. Hal-hal krusial dalam RUU tersebut, termasuk pelibatan aparat TNI dalam penanganan terorisme, harus bisa dicarikan jalan keluarnya demi efektifitas pemberantasan terorisme tersebut.

 


Sumber : BERBAGAI SUMBER