PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN DEMOKRASI PANCASILA

PRESIDEN JOKOWI HARUS BISA TENGAHI KEMELUT MASALAH PRESIDENTIAL THRESHOLD

Pin It

ISTIMEWA /


OPINI

Tidak sering Presiden Joko Widodo mengomentari perdebatan politik yang tengah berlangsung. Namun pernyataannya mengenai batas ambang pencalonan Presiden (presidential threshold) yang pembahasannya di DPR masih alot, menunjukkan sikap dan arah pandangannya yang jelas mengenai pembangunan politik ke depan.

Pemerintah, menurut Jokowi, akan konsisten menuju penyederhanaan politik ke depan. Maksudnya, pemerintah akan tetap pada usulannya mengenai ambang batas 25% karena ingin calon-calon yang diajukan makin berkualitas. “Kalau yang dulu sudah 20 (persen), masak kita mau kembali ke nol,” katanya di Ungaran, Sabtu (17/6) malam.

Kita memahami sepenuhnya keinginan pemerintah tersebut. Dengan ambang batas 25 persen maka maksimum hanya akan ada empat Capres yang maju dalam pemilihan 2019 nanti. Calon-calon tersebut harus dukung oleh koalisi parpol yang mencapai angka ambang batas tersebut. Dengan demikian sangat sulit satu parpol mencalonkan Capres sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain.

Sejauh ini partai utama pendukung pemerintah,  yaitu PDIP, Golkar dan Nasdem, mendukung usulan ambang batas tersebut. Namun sejumlah fraksi juga masih ngotot dengan usulan mereka. Partai Demokrat dan Gerindra mengusulkan ketentuan ambang batas tersebut dihapuskan atau nol (0) persen. Alasannya bukan semata untuk memberikan kesempatan kepada setiap parpol mencalonkan tokohnya, melainkan karena pemilu dilakukan serentak. Artinya, saat berlangsung pemilu legislatif dan Pilpres pada saat yang sama, masing-masing parpol posisinya sama. Berbeda dengan Pemilu yang lalu, presidential threshol diberlakukan karena Pilpres berlangsung setelah pemilu legislatif sehingga setiap parpol sudah memiliki basis suara.

“Karena pemilu 2019 itu serentak, jadi hasil pemilu yang mana yang digunakan sebagai basis perhitungan? Hasil pemilu 2014 sudah dipakai untuk Pilpres tahun 2014. Lalu untuk Pilpres 2019 pakai Pileg yang mana? Kan tidak masuk akal. Kecuali kalau Pileg dan Pilpresnya tidak diadakan serentak, boleh," tandas Benny K Harman dari Demokrat.

Dengan demikian ada dua kubu pandangan yang berseberangan. Di satu pihak pemerintah menginginkan penyederhanaan kehidupan politik melalui penetapan ambang batas yang relatif tinggi, sedang di pihak lain justru membebaskannya dengan alasan sesuai demokrasi. Kita bisa memahami keinginan pemerintah untuk penyederhanaan politik nasional, namun diperlukan proses politik dan argumentasi yang jelas dan masuk akal.

Kita melihat perbedaan pandangan tersebut masih baik dan argumentasinya benar. Maka sebaiknya kita tidak bersikap buru-buru, mengejar target, melainkan duduk bersama, berdiskusi dan berargumentasi, dengan tujuan menciptakan UU Pemilu yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Kita harus menempuh proses yang bermartabat dan bisa dijadikan contoh, bukan saling tuding dan main paksa untuk menunjukkan kekuatan masing-masing.

Kondisi ini juga merupakan tantangan bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan kepiawaian dan kepemimpinannya dalam menengahi perbedaan pandangan yang tajam. Ini tantangan bagi Jokowi untuk mengejawantahkan prinsip politik Pancasila yang belakangan ini didengungkan lagi, bagaimana menyelesaikan kemelut politik yang terjadi.

Kita tidak ingin perbedaan pandangan tersebut melebar dan makin meruncing, melainkan bisa dicari titik temu demi kebaikan bersama. Maka kita mengharapkan Jokowi turun tangan dengan mempertemukan para pemimpin Parpol guna membahas masalah krusial tersebut. Dengan pendekatan yang baik, jujur dan terbuka, bisa diharapkan terjadi komunikasi dan permusyawaratan yang baik dan berkualitas.

 

 



Sumber : BERBAGAI SUMBER