PAKET EKONOMI TERGANTUNG IMPLEMENTASINYA

BILA BERHASIL MAKA PAKET KEBIJAKAN EKONOMI KE-15 AKAN MEMBERIKAN DORONGAN BESAR TERHADAP PERTUMBUHAN

Pin It

ASOSIASI LOGISTIK INDONESIA /

 

OPINI 

Pemerintah tampaknya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menurunkan biaya logistik barang seperti terlihat dalam paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pekan lalu. Permasalahnnya tinggal bagaimana implementasinya nanti agar jangan sampai setengah hati sehingga hasil yang dicapai tidak  maksimal.

Kita menyambut baik paket kebijakan ini yang bertujuan menurunkan biaya angkutan barang baik dalam perdagangan di dalam negeri maupun tuntuk keperluan ekspor dan impor. Kita melihat pemerintah sangat serius dalam memperbaiki kinerja logistik ini. Perbaikannya sudah dimulai tahun lalu dengan memperpendek masa tunggu bongkar muat barang (dwelling time) yang  menjadi momok pengusaha.  Ternyata hal itu bisa diperbaiki.

Bank Dunia menyambut baik kebijakan pemerintah menurunkan biaya logistik ini. Hal tersebut dinilai sebagai dorongan besar bagi perekonomian apabila dapat diimplementasikan dengan baik. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves, menilai biaya logistik di Indonesia merupakan hambatan besar bagi efisiensi pertumbuhan mengingat Indonesia mempergunakan sekitar 24 persen dari PDB dalam bidang logistik. Sementara Malaysia menghabiskan delapan persen dari PDB, dan Singapura jauh lebih rendah.  Rodrigo menyebutkan bahwa kemacetan merupakan salah satu bentuk permasalahan logistik. "Jika Anda bisa mengurangi (permasalahan logistik) ini, maka akan menjadi dorongan besar bagi perekonomian," katanya pekan lalu.

Paket kebijakan ke-15 difokuskan pada masalah logistik.  Secara garis besar paket kebijakan ini mencakup empat  hal pokok. Pertama, pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha angkutan dan asuransi nasional  serta meningkatkan usaha galangan kapal atau pemeliharaan kapal di dalam negeri. Kedua, kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional. Ketiga, ketiga, penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window (INSW). Keempat,  penyederhanaan tata niaga dimana pemerintah telah membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor untuk mengurangi LARTAS (larangan terbatas) yang tinggi.

Keempat hal tersebut mengenai sasaran yang ingin dituju pemerintah dalam upaya menurunkan biaya logistik tersebut. Soal INSW, milsanya, hal akan memotong birokrasi secara drastis, sebab selama ini birokrasi sangat ruwet di pelabuhan. Menko Perekonomian Darmin Nasution sendiri mengatakan saat ini masih ada 17 instansi yang ikut menangani proses arus barang keluar masuk pelabuhan sehingga sangat mambuang waktu. Nantinya hanya satu lembaga saja yang bertanggungjawab di pelabuhan.

Kita meminta pemerintah serius dalam menangani masalah logistik ini. Maksudnya, jangan hanya bagus konsepnya tetapi implementasnya tidak jalan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena angka-angka memperlihatkan nilai ekspor kita dari tahun ke tahun terus menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tahun lalu nilai ekspor nasional US$144,4 miliar dollar, padahal tahun sebelumnya (2015) masih mencapai US$150,3 miliar. Ini memprihatinkan, sebab pada 2011 lalu nilai ekspor masih mencapai US$203,5 milyar, tapi sejak itu terus menurun.

Banyak masalah yang harus dibenahi untuk bisa mendongkrak ekspor nasional. Salah satunya membenahi masalah logistik agar bisa dicapai efisiensi ekonomi lebih tinggi lagi. Oleh karena itu kita terus mendorong pemerintah membenahi berbagai keruwetan di dalam negeri, terutama mengenai angkutan dan distribusi barang. Namun sekali lagi, seperti ditekankan oleh Rodrigo A Chaves dari Bank Dunia, yang terpenting adalah implementasinya. Konsep kebijakan bagus, implementasinya juga harus maksimal.

 


Sumber : Berbagai sumber