BELUM SEMUA ATURAN BAGI TAKSI ONLINE DILAKSANAKAN

MENJELANG PELAKSANAANNYA PADA 1 JULI NANTI PEMERINTAH PERLU MENEGASKAN ATURAN YANG SUDAH DISEPAKATI

Pin It

istimewa /

Demo Pengemudi Taksi beberapa waktu lalu

 

 OPINI

Pelaksanaan aturan mengenai taksi online yang harus dijalankan pada 1 Juli 2017 ternyata belum sepenuhnya siap. Pemerintah perlu menekankan semua pihak agar melaksanakan komitmennya untuk menjaga terpenuhinya kepentingan masyarakat serta tidak terjadi lagi gejolak seperti pada waktu lalu.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementrian Perhubungan beberapa hari lalu diketahui, dari 11 item revisi aturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri (PM) 26 tahun 2017,  terdapat 7 item yang diberikan masa transisi  implementasinya. Namun belum sepenuhnya terlaksana.

Menurut Sekjen Kemenhub Sugihardjo, ada tiga item yang seharusnya sudah dilaksanakan mulai 1 Juni, ternyata belum terlaksana dengan baik. Masalah penyediaan stiker oleh Dinas Perhubungan Provinsi/Kota di daerah terkendala dana, sehingga Kemenhub harus membiayai pencetakannya. Kemudian kewajiban penyediaan akses akses dashboard,  masih ada pengelola taksi online yang belum siap dan minta waktu tambahan. Sedangkan pelaksanaan uji kir kendaraan juga belum sepenuhnya dilaksanakan. Di Jakarta, misalnya, dari 11.000 mobil sewa online yangterdaftar,  baru 8.000 kendaraan yang melakukan kir.

Pemerintah mengingatkan ada empat item aturan yang masa transisinya akan berakhir 1 Juli 2017. Yaitu, masalah pengenaan pajak, kewajiban STNK berbadan hukum, penetapan tarif batas atas dan batas bawah, dan penetapan kuota kendaraan. Hingga saat ini baru lima daerah yang telah menyerahkan usulan tarif batas atas dan batas bawah, yaitu Medan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Makassar.

Kita menyambut baik langkah Kemenhub mamastikan pelaksanaan PM 26/ 2017 terlaksana dengan baik. Peraturan tersebut merupakan hasil kompromi atau titik temu antara pengusaha/pengemudi taksi umum dan online setelah terjadi demonstrasi di berbagai daerah beberapa waktu lalu. Kita menggarisbawahi pentingnya komitmen bersama agar tidak terulang lagi cara-cara yang kontraproduktif, yang sangat merugikan masyarakat.

Kita mencatat bahwa kehadiran taksi berbasis aplikasi online cukup fenomenal dua tahun terakhir karena mereka memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran mereka diterima dengan tangan terbuka. Selain cepat dan hadir di sekitar pemukiman, tarifnya pun terbilang murah dibandingkan angkutan konvensional. Banyak warga yang mempercayakan pemenuhan kebutuhan angkutan  sehari-hari kepada jasa layanan baru ini. 

Kita menyambut kehadiran taksi berbasis aplikasi tersebut karena pertimbangan pelayanan masyarakat. Kalau kehadiran mereka diterima, artinya memang ada kebutuhan nyata. Di lain pihak, penerimaan masyarakat juga bisa diartikan sebagai kritik publik terhadap pengelolaan angkutan umum yang dari aspek pelayanan, harga dan kualitasnya belum memenuhi harapan masyarakat.

Namun kita sangat bisa memahami keresahan pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang dirugikan oleh kehadiran generasi baru teknologi tersebut. Kerugian mereka sangat besar karena investasi mereka juga besar, belum lagi segala macam biaya perijinan, pajak dan berbagai kewajiban lainnya. Banyak pengemudi menjadi korban, padahal mereka sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup dari pekerjaan ini.  

Siapa yang salah? Tentu kita tidak perlu mencari kambing hitamnya. Kemajuan teknologi tidak mungkin kita tolak, apalagi cocok dan diterima masyarakat. Namun kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan berdampak negatif terhadap layanan publik. 

Kita ingin menggarisbawahi bahwa rumusan solusi yang sudah disepakati para stake holders harus bisa dijalankan semsetinya.  Masyarakat sangat berkepentingan agar kesepakatan seperti tertuang dalam PM 26/2017 dilaksanakan agar layanan taksi tidak terganggu. Kita ingin semua pihak diperlakukan sama secara adil, sehingga akan berlangsung kompetisi yang sehat, sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat pun meningkat.

Kita ingin pemerintah memastikan aturan main bisa dilaksanakan dengan semestinya dan tidak ada pihak-pihak yang membandel atau mengabaikan regulasi. Pemerintah harus mampu menegakkan aturan, meskipun terhadap perusahaan besar. Kiranya semua pihak harus bersedia berkorban untuk sebuah aturan baru yang menguntungkan masyarakat konsumen dan mereka sendiri.

 


Sumber : Berbagai sumber