TANTANGAN WIMBO DI OJK

OJK PERLU LEBIH INDEPENDEN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASANYA SECARA LEBIH KETAT DAN EFKTIF

Pin It

istimewa /

 

OPINI

Banyak yang mengira terpilihnya Wimboh Santoso menggantikan Muliaman D Hadad sebagai Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjamin kesinambungan kebijakan lembaga pengawas perbankan tersebut. Muliaman dan Wimboh memang sama-sama lama berkarier di Bank Indonesia (BI) sehingga sangat menyelami cara berpikir lembaga induknya dalam membina dan mengawasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Pandangan tersebut tambah menarik karena ternyata dua dari tujuh anggota DK-OJK  kini masih aktif di BI, yaitu Tirta Segara dan Ahmad Hidayat. Komposisi tersebut tentu akan memudahkan koordinasi BI dalam menetapkan kebijakan makro dan moneter. Namun tantangan OJK ke depan justru bagaimana meningkatkan independensi  dalam menetapkan regulasinya agar mampu membangun sistem pengawasan yang lebih berkualitas.

Sesuai disainnya, OJK itu lembaga independen. Bukan bawahan BI, juga tidak disupervisi Kementrian Keuangan. Kegiatan pengawasan perbankan dan lembaga keuangan harus dilakukan secara mandiri agar lebih efektif.  OJK tentu harus bekerjasama dengan BI dan pemerintah, namun sebaiknya mampu membangun sistem yang berkualitas dan bisa dijalankan secara efektif.

Wimboh memimpin OJK ketika pemerintah akan melaksanakan keterbukaan informasi perbankan untuk perpajakan sejalan dengan regulasi internasional. Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 1/2017 yang kemudian diikuti kebijakan teknisnya dengan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dalam rangka keperluan perpajakan, kerahasiaan bank tidak lagi berlaku.

Ini era baru yang akan mempengaruhi kegiatan perbankan nasional dan menimbulkan kekhawatiran para nasabah bank. Pemerintah semula ingin memperoleh akses luas terhadap nasabah dengan menetapkan batas saldo tabungan Rp 200 juta, namun karena muncul reaksi dari berbagai kalangan maka kemudian direvisi menjadi minimal Rp 1 milyar. Dengan batasan ini diperkirakan hampir 500.000 rekening yang terkena wajib lapor.

OJK tidak bisa mengabaikan masalah ini karena Perppu mengikat tugasnya. Ketika masih dipimpin Muliaman Hadad, OJK bahkan sudah menandatangani MOU dengan Ditjen Pajak berkaitan dengan permintaan data rekening perbankan. Kini proses bisa lebih cepat, bahkan diharapkan bisa selesai  dalam 14 hari kerja.  

Gubernur BI  Agus Martowardojo mengharapkan Wimboh mampu memperkuat kelembagaan OJK terutama untuk pengawasan sistem keuangan nasional. Sistem pengawasan dan pengaturan oleh OJK sebagai regulator harus diperkuat. Untuk itu, salah satu upayanya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga irisan BI tersebut. "Termasuk juga peningkatan koordinasi dengan BI, Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan," ujar dia.

Kita sependapat bahwa OJK harus memperkuat sistem pengawasan dan kapasitas sumberdayanya.  Yang pasti OJK harus menyesuaikan sistem pengawasannya, selain bersikap aktif, bukan bertindak setelah ada laporan masyarakat. Seperti halnya terhadap banyaknya perusahaan yang menipu masyarakat melalui penawaran investasi yang menggiurkan. OJK tidak bisa pasif menunggu pengaduan konsumen, melainkan harus aktif menyelisik di lapangan agar tidak merugikan masyarakat.

Kita melihat masalah pengawasan merupakan persoalan pokok yang harus ditangani OJK. Disinilah pentingnya independensi lembaga pengawas kualitas kerajanya lebih baik, sesuai kebutuhan obyektif industri jasa keuangan serta tantangan yang dihadapi. Tugas ini pasti tidak ringan karena rentang kendali OJK sangat luas, mencakup perbankan dan lembaga keuangan non bank, asuransi, bursa dan lainnya.

Bila tidak independen, kita mengkhawatirkan terulangnya kesalahan masa lalu ketika regulator pengawasan perbankan tak mampu menjalankan tugasnya dengan benar dan efektif. Akibatnya, banyak bank mengalami krisis keuangan dan masyarakat pula yang dirugikan. Kita tidak ingin kecerobohan pada masa lalu terulang lagi. 


Sumber : Berbagai sumber