MENKEU PERLU LEBIH BERHATI-HATI

LAPANGAN BANTENG HARUS BISA JADI BATU PENJURU, SEDIKIT BICARA TAPI ARAHNYA JELAS

Pin It

istimewa /

 

 

 OPINI

Ini belum pernah terjadi. Belum sampai sepekan Peraturan Menteri Keuangan (PKM) Nomor 70/PMK.03/2017 diterbitkan, ternyata harus direvisi. Anehnya, yang diralat itu terbilang paling pokok, yaitu mengenai batas saldo rekening yang harus dilaporkan pemiliknya ke Ditjen Pajak.

Apa yang sebenarnya terjadi. Biasanya, apa yang keluar dari kementrian paling angker di negeri ini, Kementrian Keuangan RI, telah diperhitungkan matang sebelumnya. Apalagi Menteri Keuangan sekarang adalah ekonom senior yang pernah menjabat Direktur Eksekutif Bank Dunia, sudah pasti reputasinya jempolan.

Tapi revisi tersebut, yang menaikkan batas saldo minimal dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 milyar, tak kalah mengejutkan. Selain jarak waktunya sangat pendek, apa alasan revisi tersebut? Publik hanya menerima penjelasan revisi  dari sebuah keterangan pers yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian, Nufransa Wirasakti.

Terdengar aneh kalau alasannya soal kerepotan administrasi karena akan mencakup 2,3 juta nasabah bank. Itu aneh karena peralatan di Ditjen Pajak sangat canggih, aparatnya juga sangat banyak. Dengan revisi tersebut maka jumlah rekening yang diatas Rp 1 milyar jauh berkurang, tak sampai 500.000 rekening.

Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak, merugi dengan revisi tersebut karena potensi penggalian pajak juga bisa terpengaruh. Setidaknya, makin banyak pemilik tabungan yang lapor akan makin besar pula kemungkinannya dapat tambahan pemasukan.

Bagi masyarakat tak ada pengaruh apa-apa. Publik hanya menduga-duga apa yang terjadi. Mungkin Menkeu Sri Mulyani terlalu terburu-buru sebelum konsep PMK dibahas matang di kabinet. Mungkin ada pressure yang sangat kuat, karena bagaimanapun PMK tersebut mengusik pemilik dana, mungkin juga UMKM dan koperasi.

Kejadian ini yang pasti mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap data pemerintah. Itu juga terlihat dari data yang ambisius ketika pemerintah melontarkan program Tax Amensty (TA). Targetnya, dana yang dideklarasi mencapai Rp 10.000 trilyun, dana yang direpatriasi mencapai Rp 1.000 trilyun dan uang tebusan pajak Rp 165 trilyun. Pemerintah bisa saja bilang keberhasilannya terbaik di dunia, tapi faktanyanya realisasinya jauh dari target yang ditetapkan.

Ada apa ini? Kenapa data pemerintah tidak bisa dipegang? Data-data yang dilontarkan bisa mengecoh, bahkan layaknya bluffing. Untuk apa? Padahal beraneka macam data diluncurkan dari Lapangan Banteng. Selain data fix, ada juga data yang masih asumsi. Bagi masyarakat awam, kalau terus berubah, makin banyak data makin membingungkan. Apalagi kalau terlalu sering direvisi.

Dalam kasus saldo rekening tersebut, Menkeu awalnya mengatakan standar internsional US$250.000 atau sekitar Rp 3,3 milyar. Dalam PMK ternyata batasnya Rp 200 juta. Angka itu pun kemudian direvisi.

Dulu, satu kata keluar dari mulut Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia adalah semacam fatwa bertuah. Bisa menjadi panduan karena implikasinya besar. Pada jaman Ali Wardhana, Radius Prawiro, Sumarlin dan Mar’ie Muhammad, sedikit kabar dari Lapangan Banteng. Sebab, yang sedikit itu terlalu berharga dan bisa dijadikan pegangan.

Kini jaman reformasi, mungkin, tak mengapa Menkeu sedikit lebih terbuka. Tapi kalau sering berubah, bisa mengecoh dan tak bagus akibatnya. Apalagi menyangkut angka-angka uang negara. Kecuali kalau ia harus bicara karena diminta Presiden Jokowi. Tapi itu tak membantu kalau tak bisa menjadi pegangan. Kita berharap Lapangan Banteng tetap menjadi batu penjuru, memberikan arah, sedikit tapi jelas.

 


Sumber : Berbagai sumber