HAK ANGKET DPR, LAYU SEBELUM BERKEMBANG

PKS DAN PARTAI DEMOKRAT TAK SETUJU DAN TAK AKAN KIRIMKAN WAKIL

Pin It

istimewa /

 

OPINI

JAKARTA—Sesuai aturan yang berlaku, rencana DPR mengajukan Hak Angket tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan gagal atau layu sebelum berkembang. Sebab s esuai aturan  tata tertib (Tatib) DPR, panitya khusus Hak Angket harus diikuti seluruh fraksi.

Fraksi PKS menjadi fraksi pertama yang resmi menyatakan sikap tidak akan mengirim perwakilan di Sejak gagasan pembentukan Pansus Hak Angket digulirkan, sebenarnya ada beberapa fraksi yang tidak mendukung gagasan tersebut. Namun hingga saat ini baru Partai Keadilan Sejahtetra (PKS) dan Partai Demokrat yang tegas menyatakan tidak akan mengirimkan wakilnya.

PKS yang menyatakan sikap resmi di paripurna DPR lewat interupsi yang disampaikan oleh Ansory Siregar. F-PKS juga menyatakan tidak pernah memerintahkan anggotanya untuk mendukung hak angket. "F-PKS tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan PKS. Sikap Fahri Hamzah merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sendiri," tutur Ansory saat rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2017).

Partai Demokrat juga menyatakan Hak Angket tersebut tidak relevan sehingga tidak akan mengirimkan wakil. ”Substansinya bagi Demokrat, itu tidak relevan untuk diajukan angket sehingga kami konsisten menolak dan tidak akan mengirim wakilnya ke pansus,” kata Wakil Ketum Partai Demokrat Syarief  Hasan diJakarta, Jumat.

Ditegaskan bahwa partai Demokrat menolak pengajuan hak angket KPK dan semua bentuk wacana pelemahan KPK. Ia pun meminta anggota pengusung hak angket menghormati proses hukum di KPK. “Kecuali ada kasus mengendap di KPK, barulah kita lakukan pengawasan,” ucapnya.

Pansus hak angket KPK dibentuk menindaklanjuti usul hak angket DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani di KPK, yang menyebutkan ada enam anggota Komisi Hukum DPR  mengancam saksi dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) itu. Hal lain yang ingin diselidiki adalah pembiayaan pembangunan gedung KPK, belanja perjalanan dinas pegawai, serta belanja barang di Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Taufik Kurniawan, mengatakan tata tertib DPR jelas menyebutkan bahwa panitia khusus hak angket harus diikuti oleh seluruh fraksi. Ketentuan ini tidak bisa ditafsirkan lagi dan harus ditaati oleh semua pihak. "Kan itu tata tertib, jadi harus (ditaati) ketentuannya. Kami berpijak pada konstitusional," katanya.

Namun Taufik enggan memastikan kelanjutan nasib Hak angket tersebut.  "Saya belum tahu apakah akan lanjut atau tidak. Tapi sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama kami tunggu sampai rapat berikutnya," kata dia.

Pimpinan DPR kini meminta Baleg untuk menganalisis proses pengajuan hak angket tersebut, sekaligus untuk memastikan agar tidak cacat hukum.

Namun banyak pihak pesimistis terhadap kelanjutan hak angket tersebut, alis nasibnya layu sebelum berkembang. DPR telah dinilai reaktif terhadap masalah hukum yang muncul di pengadilan, dengan menggunakan hak politik lembaga itu untuk menutupi kekhawatiran sejumlah anggotanya. DPR juga dinilai melawan aspirasi publik yang mendukung KPK membersihkan anasir-anasir korup di lembaga pemerintahan dan kenegaraan.

 


Sumber : Berbagai sumber