STATUS HAK ANGKET DPR SOAL KPK SEPERTI HIDUP-MATI

USULAN HAK ANGKET DISETUJUI ATAU DIBATALKAN BERSIFAT KEPUTUSAN KOLEKTIF

Pin It

istimewa /

JAKARTA—Kelanjutan pengajuan Hak Angket DPR mengenai Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum jelas, bahkan masih bisa dibatalkan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut posisi Hak Angket itu seperti "hidup-mati" lantaran seluruh fraksi belum satu suara. "Di DPR sendiri hak angket sekarang statusnya on-off. Fraksi yang 'on' itu ingin meneruskan dalam kerangka memperbaiki tata kelola KPK, bukan untuk rekomendasi revisi UU KPK untuk melemahkan KPK. Sedangkan yang 'off' itu mempertimbangkan citra partai, karena ada elemen masyarakat yang menolak," katanya dalam diskusi mengenai kasus e-KTP di Jakarta, Selasa.

Arsul mengatakan Kamis mendatang seluruh pimpinan fraksi akan berbicara soal penggunaan hak angket mengenai perkara KTP elektronik. Dia menyadari pengusulan penggunaan hak angket mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, dan menyatakan bahwa penolakan itu harus dihormati. Jika penggunaan hak angket dianggap tidak pas oleh fraksi partai lain, ia mengatakan, maka PPP siap menggunakan instrumen lain seperti pembentukan panitia kerja.

Usul penggunaan hak angket terkait perkara korupsi dalam pengadaan KTP elektronik, yang menyeret nama beberapa anggota DPR, muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi III dan KPK pada 19 April. Anggota DPR mengajukan usul itu setelah memprotes KPK setelah dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik penyidiknya menyebut mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III terkait perkara KTP-e.

Dapat dibatalkan

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan usulan hak angket DPR dapat dilaksanakan atau dibatalkan secara kolektif kolegial. "Hak angket adalah kewenangan yang melekat pada setiap anggota DPR. Usulan hak angket terhadap KPK sudah disetujui pada rapat paripurna. Kalau akan dibatalkan harus diputuskan juga dalam rapat paripurna," ujarnya Senin.

Menurut politisi Partai Demokrat (PD) itu, proses pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket tinggal menunggu nama anggotanya dari usulan masing-masing fraksi. Apakah usulan hak angket akan dilanjutkan atau tidak, menurut dia, tergantung dari keputusan seluruh fraksi dalam forum rapat paripurna.

 

Rapat paripurna DPR RI menjelang masa reses pada Jumat (28/4/2017) memutuskan menyetujui usulan hak angket DPR RI terhadap KPK, yakni tujuh fraksi menyetujui dan tiga fraksi menolak. Sejumlah fraksi menyatakan menarik anggotanya dari usulan hak angket itu.

"Saya melihat banyak fraksi tidak menyetujui. Jika lebih dari separuhnya tidak setuju, maka tidak mungkin korum, sehingga apakah nanti akan korum atau tidak, kita pada rapat paripurna berikutnya," demikian Agus Hermanto.


Sumber : Antaranews.com