HTI DIBUBARKAN

INI SINYAL ANCAMAN TERHADAP KELOMPOK YANG DITUDING RADIKAL DAN MENGHASUT

Pin It

istimewa /

OPINI

Pemerintah akhirnya membubarkan sebuah organisasi massa (ormas) Islam, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini dipandang anti Pancasila karena mengusung dan berpropaganda model pemerintahan khilafah serta melakukan aktivitas yang mengancam keamanan dan ketertiban umum.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam)  Wiranto, mengumumkan pembubaran HTI dalam sebuah konferensi pers, Senin 8 Mei 2017. “Setelah kami melakukan pengkajian, dipelajari secara komprehensif dan mendalam, kami menyimpulkan untuk membubarkan HTI,” tutur Wiranto.

Menurut Wiranto, HTI telah bertindak di luar koridor hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Ormas tersebut selalu mempropagandakan penggantian sistem pemerintahan yang tidak lagi berdasarkan Pancasila.  Pemerintah akan bertindak sama terhadap ormas yang terang-terangan anti-Pancasila dan melakukan propaganda mengenai hal itu.

Aktifitas HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Di akhir pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kntor Menko Polhukkam,  dikemukakan, “Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Kita tidak kaget mendengar pengumuman pemerintah tersebut karena wacana pembubaran HTI sudah terdengar sejak beberapa waktu lalu. Kita hanya tidak menyangka keputusan tersebut dilakukan tanpa melalui keputusan pengadilan. Dengan demikian, pembubaran HTI ini sepenuhnya keputusan politik.

Apa salah HTI? Apakah tokoh-tokoh HTI terlibat gerakan makar atau gerakan terorisme? Bung Karno dulu membubarkan Masyumi dan PSI karena sejumlah tokoh utama partai dituduh terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera. Kemudian Soeharto sebagai Pangkopkamtib membubarkan PKI karena tokoh-tokohnya terlibat kudeta berdarah G30S tahun 1965.

HTI bukan partai. Anggota ormas ini pun tidak banyak, setidaknya dibandingkan ormas-ormas Islam lainnya. Kalau soal orientasi HTI yang ingin  membentuk kekhalifahan, itu diketahui sejak dulu. Sejak Hizbut Tahrir (HT) didirikan oleh Imam al-’Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pada 14 Maret 1953 di Palestina, gerakannya memang bersifat trans-nasional (lintas negara).  Bila ini dipandang tidak sesuai dengan hukum Indonesia, semestinya sejak awal pemerintah menolaknya sebagai ormas resmi.

 Apa kesalahan fatal HTI? Pemerintak perlu membeberkannya secara gamblang. Misalnya,  apakah tokoh-tokoh HTI terlibat dalam rencana gerakan makar yang dituduhkan polisi terhadap Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan? Apakah mereka terlibat gerakan terorisme di Indonesia atau di luar negeri?

Polisi, sejauh yang pernah kita dengar,  belum pernah mengaitkan kelompok-kelompok teroris yang ditangkap Densus 88 dengan HTI. Sudah puluhan teroris yang ditangkap di Jakarta dan berbagai kota lain, belum ada yang diekspos polisi sebagai sayap atau bagian kegiatan HTI. Bahkan dalam aksi-aksi demo massa Islam beberapa waktu lalu, HTI hanya peserta, bukan pemrakarsa.

Maka pemerintah perlu membeberkannya secara gamblang, agar tidak menimbulkan kebingungan. Jangan sampai muncul anggapan, HTI dijadikan kambing hitam di tengah kebingungan pemerintah mengidentifikasi dan mengendalikan maraknya ketidakpuasan, yang dituding disponsori oleh gerakan radikal.  

Kita memandang langkah keras pemerintah ini sebagai sinyal  ancaman pemberangusan  terhadap kelompok-kelompok lain yang dituding radikal dan menghasut. Kelompok-kelompok tersebut bisa dituding sebagai elemen negatif yang berpotensi mengganggu roda pembangunan dan stabilitas politik nasional.

Namun kita perlu mengingatkan pemerintah untuk tetap menegakkan supremasi hukum. Bukan bertindak atas nama kekuasaan yang dimiliki, agar tidak menimbulkan ekses panjang dan kontra produktif di kemudian hari.


Sumber : Berbagai sumber