MENPERIN LANJUTKAN PROGRAM LINK AND MATCH

117 PERUSAHAAN BEKERJASAMA DENGAN 389 SMK DI JATENG DAN YOGYAKARTA

Pin It

Humas Kemenperin /

Menperin Airlangga Hartarto dan Mendiknas Muhajir Effendy ketika meresmikan program vokasi industri di Semarang

SEMARANG--Kementerian Perindustrian  menggandeng sebanyak 117 perusahaan untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan 389 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam upaya menjalankan program pendidikan vokasi industri di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. 

“Di era persaingan global sekarang ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci sukses pelaku industri bisa untuk bersaing dan memenangkan kompetisi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri (link and match) industri dengan SMK di Semarang, Jumat (21/4).

Sektor industri membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, tidak saja dari keilmuan, tetapi lebih diutamakan penguasaan keterampilan dan attitude dalam bekerja. “Kebutuhan ini diharapkan bisa dipasok dari pendidikan, khususnya pendidikan vokasi baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi,” tuturnya.

Sebelumnya,  peluncuran program pendidikan vokasi industri telah dilaksanakan tanggal 28 Februari 2017 di Mojokerto, melibatkan sebanyak 50 perusahaan dan 234 SMK di Jawa Timur. Sebagai tindak lanjutnya, telah dilakukan penyelarasan kurikulum untuk 18 kompetensi keahlian bidang industri antara SMK dengan perusahaan.

Kemenperin menargetkan program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, dengan  sasaran sebanyak 1.775 SMK  dengan  845.000 siswa yang akan dikerjasamakan dengan 355 perusahaan sampai tahun 2019. “Untuk itu, selanjutnya akan diluncurkan secara bertahap program serupa, di provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, serta di Sumatera dan wilayah Indonesia lainnya,” sebut Airlangga.

Peluncuran program tersebut dilakukan bersama Menperin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, yang menugaskan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

Kemenperin juga menjajaki kerja sama vokasi dengan sejumlah negara, termasuk Perancis, Swiss, dan Singapura. Bentuk sinergi tersebut yang dilakukan adalah pengembangan sistem pendidikan vokasi dengan konsep dual system, yakni pendekatan pendidikan yang tidak hanya belajar teori, tetapi juga lebih menekankan pada praktek lapangan.

Pada kesempatan ini telah  dilakukan juga pemberian bantuan (hibah) peralatan praktek kepada SMK dari beberapa perusahaan, yaitu PT.  Djarum, PT.Astra Honda Motor, PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Evercoss Technology Indonesia, PT. Unggul Semesta, PT. Yogya Presisi Teknikatama Industri, PT. Terryham Proplas Indonesia, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), dan PT. Sido Muncul. Menperin memberikan bantuan dari Ditjen IKM Kemenperin berupa mesin dan peralatan IKM alat angkut kepada Kelompok IKM Tegal Manufacturing Part.

Kemenperin juga akan membuka diklat sistem 3 in 1 yang diikuti oleh 290 orang peserta, yang terdiri dari Diklat Operator Mesin Industri Garmen sebanyak 200 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Eco Smart Garmen Indonesia di Boyolali, dan PT. Globalindo Intimates di Klaten. Selanjutnya, Diklat operator mesin looming sebanyak 40 orang yang akan ditempatkan bekerja di PT. Dasaplast Nusantara di Jepara, serta Diklat operator Jahit Alas Kaki sebanyak 50 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Wangta Agung Surabaya.“Program diklat dengan sistem 3 in 1 ini pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 22.000 orang. Kami menargetkan hingga tahun 2019 sebanyak 162.000 orang orang akan mengikuti diklat ini,” ucap Airlangga.

 

 

Kemenperin pada periode 2017-2019 merancang sejumlah kegiatan untuk menyiapkan tenaga kerja industri tersertifikasi sebanyak 1.040.552 orang. “Program-program tersebut perlu kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Kadin, Kemenristekdikti, dan Kemenaker,” sebut Airlangga.


Sumber : Humas Kemenperin