PENYALURAN LISTRIK KE KAWASAN PERBATASAN DISETUJUI

TAHUN INI DIANGGARKAN RP 332 MILYAR UNTUK ENAM PROVINSI BAGIAN TIMUR

Pin It

istimewa /

Presiden Jokowi ketika meninjau proyek listrik tenaga surya di Morotai beberapa waktu lalu

JAKARTA--Presiden Joko Widodo mensahkan peraturan terkait penyediaan listrik bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar, yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2017.

"Perpres 47/2017 ini mengatur ketentuan terkait penyediaan, pengawasan distribusi, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aturan terkait badan usaha pelaksana penyedia LTSHE," tutur Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana.

LTSHE merupakan perangkat pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Prinsip kerja LTSHE adalah energi dari matahari ditangkap oleh panel surya, diubah menjadi energi listrik kemudian disimpan di dalam baterai. Energi listrik di dalam baterai ini yang kemudian digunakan untuk menyalakan lampu. LTSHE dapat beroperasi maksimum hingga 60 jam. LTSHE merupakan terobosan program untuk menerangi desa-desa yang masih gelap gulita, yang jumlahnya mencapai lebih dari 2.500 desa di seluruh Indonesia. Paket program LTSHE antara lain mencakup panel surya kapasitas 20 watt peak, 4 lampu Light Emitting Diode (LED), baterai, biaya pemasangan, dan layanan purna jual selama tiga tahun.

Sesuai rilis resmi Humas Kementrian ESDM disebutkan bahwa tahun ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 332,8 Miliar dari APBN, dengan target sebanyak 95.729 paket LTSHE akan diserahkan kepada 6 provinsi tertimur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sedangkan pada tahun 2018 Kementerian ESDM juga telah mengusulkan dana sekitar Rp. 1 triliun untuk pelaksanaan pembagian LTSHE di 15 provinsi

Penyediaan LTSHE ini akan dilakukan oleh Badan Usaha, yang memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri. Badan usaha tersebut juga harus menyediakan layanan purna jual paling kurang 3 tahun dan menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.


Sumber : HUMAS KEMENTRIAN ESDM