HUMAN TRAFFICKING SEBAGAI EKSES

KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN MASIH MENJADI PEMICU UTAMA

Pin It

istimewa /

Foto Ilustrasi

OPINI

Pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengenai lemahnya dasar hukum anti human trafficking menyadarkan kita bahwa Indonesia masih ketinggalan. Namun persoalan yang kita hadapi memang jauh lebih kompleks sehingga perlu upaya komprehensif dan berkelanjutan.

Ari Dono mengatakan kita belum meratifikasi regulasi anti human trafficking. Padahal Kamboja, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar dan Filipina sudah menandatanganinya. Berbicara dalam Asean Regional Forum (ARF) Workshop on Trafficking In Person (TIP) di Semarang,  ia mengatakan bahwa kasus perdagangan manusia tersebut makin marak.

Angka-angka yang dikemukakan Ari membuat kita miris. Konon di seluruh dunia tahun ini tercatat 30 juta kasus. Sebagian besar (80%) menyangkut perdagangan perempuan dan anak-anak.  Meski tidak disebutkan angkanya, kasus serupa di Indonesia sangat besar dan cenderung makin marak.

Belum lama ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan ratusan ribu pekerja Indonesia yang diperlakukan seperti budak di kapal-kapal asing, khususnya di sektor perikanan. Mereka bekerja dalam lingkungan yang sangat buruk, tidak ada standar jam kerja, upahnya sangat rendah dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Kenapa bisa terjadi? Padahal kita sudah memiliki beberapa aturan mengenai masalah ini. Baik dalam bentuk Keppres, UU maupun aturan hukum pidana. Dalam KUHP juga terdapat beberapa pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan manusia. Ada Keppres 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak , juga UU 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mungkin aturan-aturan tersebut perlu diperbaiki dan diakomodasi dalam UU Anti Trafficking yang lebih lugas dan tegas serta ancaman hukumannya diperberat. Cakupannya juga lebih diperluas, bukan saja berkaitan dengan eksploitasi seksual, melainkan juga mencakup tenaga kerja dan tindakan lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kemerdekaan dan hak-hak asasinya.

Persoalan yang kita hadapi memang sangat kompleks. Bukan hanya soal kemiskinan dan keterbelakangan yang masih mejadi problem laten, juga kesadaran budaya yang kurang menguntungkan. Misalnya mengenai kebiasaan menikah usia dini, bahkan tak risi menjanda pada usia muda. Karena kemiskinan, kita juga terbiasa melihat anak-anak bekerja di ladang, di laut dan industri rumahan. Atas alasan yang sama banyak bayi dan anak-anak  digunakan sebagai pemancing rasa belas kasihan untuk mengemis dan semacamnya.

Karenanya, penanganannya memang harus komprehensif. Maka UU Anti Trafficking hendaknya digunakan sebagai cara perekayaan sosial (social engeneering) agar secara bertahap masyarakat mengubah perilaku budayanya, seperti mengenai perkawinan dini tadi.

Namun yang paling berat adalah alasan kemiskinan yang menjadi biang kerawanan sosial. Maka upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan pemberantasan kemiskinan harus terus menjadi prioritas pembangunan.  Ini memang fakta ironis di tengah klaim kita bahwa pembangunan ekonomi telah mensejajarkan kita pada lapisan negara-negara maju di dunia.

 

 

 

 

 

 


Sumber : BC