DPD PUN RICUH, APA YANG DICARI?

MEREKA BELUM MENGEDEPANKAN KETOKOHAN DAN KREDIBILITASNYA

Pin It

istimewa /

Foto Ilustrasi

 

OPINI 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun ricuh. Apa yang sebenarnya dicari para anggota DPD? Padahal lembaga perwakilan ini sampai sekarang tidak memiliki fungsi dan peran yang penting dan berbobot dalam sistem ketatanegaraan kita. DPD masih semacam ornamen yang mewah, tapi perannya belum jelas.

Lantas apa yang dicari pada senator di DPD. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki peran besar dalam pembentukan Undang Undang (UU), DPD hanya sebatas memberikan masukan dan pertimbangan. Padahal mestinya, para anggota DPD yang empat orang setiap provinsi, tokoh-tokoh daerah yang lebih mengedepankan visi, ketokohan dan kredibilitasnya.

Ternyata tidak. Mereka bahkan mengabaikan Keputuan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat final. Secara kolektif mereka menabrak keputusan hukum dari lembaga hukum tertinggi.  Ini fenomena yang mencemaskan. Apalagi mereka mempertontonkan kepada rakyat cara berdemokrasi yang mengabaikan etika dan tata krama. Berteriak-teriak, menggebrak meja, dan memaksakan kehendak.

Kekacauan ini berawal dari  lahirnya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Keputusan DPD No 1/2017 mengenai Tata Tertib DPD. Dalam Tatib tersebut diatur masa masa jabatan pimpinan DPD selama 2,5 tahun. MA membatalkannya, dengan demikian masa jabatan pimpinan kembali lima tahun,  seperti pada lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan keputusan MA tersebut sebenarnya posisi Hemas dan Farouq tetap aman, tinggal dilanjutkan saja. Masalah terjadi karena ketua DPD Muhammad Saleh,  yang menggantikan Irman Gusman, ditetapkan masa jabatannya berakhir 31 Maret 2017. Ia diangkat sesuai keputusan DPD yang kemudian dibatalkan MA. Disini ada ruang untuk mengkocok ulang pimpinan DPD yang kemudian dieksploitasi oleh sejumlah anggota sehingga terjadi kemelut yang memalukan.

Kita menyesalkan kericuhan di DPD.  Ada sejumlah catatan yang bisa kita garisbawahi mengenai perkembangan DPD ini. Yaitu:

Pertama, terpilihnya OSO menunjukkan bahwa DPD akan makin dipengaruhi oleh partai politik karena OSO saat ini menjabat sebagai ketua Partai Hanura. Bisa dibayangkan bahwa dalam pemilihan anggota DPD pada 2019 nanti tangan-tangan parpol akan sangat mempengaruhi calon-calon yang akan maju. Padahal sebenarnya empat orang anggota DPD yang dipilih di setiap propinsi seharusnya tokoh-tokoh independen yang mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah, bukan aspirasi parpol.

Kedua, pengingkaran terhadap Keputusan MA merupakan preseden sangat buruk dalam sistem hukum kita. Kasus DPD ini sangat memalukan karena Keputusan MA dilanggar oleh sebuah lembaga negara, bukan orang per orang. Kalau sudah begini, tak ada lagi ketaatan hukum yang bisa dicontoh rakyat dari para pemimpin.

Ketiga, posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan kita masih belum jelas. Lembaga ini tidak memiliki fungsi yang jelas dalam pembahasan RUU, kecuali hanya memberikan masukan dan pertimbanan kepada DPR. Dengan besarnya anggaran negara untuk membiayai eksistensinya, maka peran DPD perlu diperjelas agar tidak sekedar ornamen demokrasi yang mewah dan mahal.

Sangan mungkin usai tepilihnya pimpinan baru DPD, friksi di lembaga itu makin terbuka. Apakah akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di DPD, ini masih harus kita tunggu. Melihat gelagat yang ada, OSO sebagai ketua baru akan segera mengkonsolidasikan kepemimpinannya, sangat mungkin suara pengkritiknya akan melemah.

Kita hanya mengingatkan, proses pemilihan pimpinan DPD bukan contoh yang baik bagi rakyat. Ini justru akan menjadi beban. Citra DPD rusak karena ulah sekelompok orang yang memaksakan kehendak  dan ambisinya.  Dengan demikian, masih jauh sekali harapan rakyat terhadap DPD sebagai forum para senator bijak yang mengedepankan kredibilitas dan ketokohannya.

Ini kenyataan pahit.  DPD tak lebih tempat berkumpulnya para politisi, apalagi kalau tangan-tangan parpol makin mempengaruhinya, dengan segala implikasi negatifnya. 


Sumber : Berbagai sumber