JIMLY SARANKAN SIDANG UMUM MPR TAHUN INI

KELUARKAN REKOMENDASI PENYUSUNAN HALUAN NEGARA

Pin It

BC /

Jimly Asshiddiqie (kedua dari kanan) dalam diskusi Badan Pengkajian MPR

DENPASAR--Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menyarankan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyelenggarakan sidang umum tahun ini guna mengakomodasi keinginan diberlakukannya perumusan haluan negara semacam GBHN dulu.

Menurut Jimly, sidang umum nanti perlu merumuskan Rekomendasi MPR, yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyusun haluan negara, berisi garis besar pembangunan nasional 2020-2045. “Kalau  harus menunggu amandemen UUD 1945 akan sangat lama. Kebutuhan akan haluan negara itu bisa diwujudkan dengan menugaskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun dan mengesahkannya dalam bentuk UU.

Berbicara sebagai narasumber pada diskusi yang diselenggarakan Badan Pengkajian MPR, Jimly mengatakan semua pihak kini merasakan kebutuhan GBHN untuk memandu pembangunan nasional secara jangka panjang. Tanpa haluan negara seperti sekarang ini, proses pembangunan menjadi terlampau mahal  karena sering berganti-ganti kebijakan, selain makin menjauh dari cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Haluan negara model baru nanti tidak hanya mengenai pembangunan ekonomi nasional, namun mencakup semua sektor dan bidang. Bahkan termasuk eksistensi dan masa depan lembaga-lembaga negara yang secara ideal ingin kita capai di masa depan. Tanpa haluan tersebut maka setiap pemerintahan baru, “selalu berjalan dari kilometer nol” karena cenderung mengubah apa yang dilakukan dan sudah dicapai pemerintahan sebelumnya.

Jimly berbicara bersama Prof Bagir Manan dan Prof I Dewa Gede Atmadja untuk mencari rumusan apa dasar hukum yang tepat bagi haluan negara yang baru. Dalam beberapa pembahasan sebelumnya, semua fraksi di MPR menyetujui perumusan haluan negara semacam GBHN, namun mereka belum menyepakati dasar hukumnya. Paling ideal adalah melalui Tap MPR, namun harus didahului amandemen UUD, yang dikhawatirkan waktunya akan terlampau lama.

Jimly menyatakan bila sidang paripurna mampu mewujudkan Rekomendasi MPR yang dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR, hal itu bisa menjadi konvensi dalam ketatanegaraan RI menuju pada sistem yang lebih ideal dari sekarang. (BC)


Sumber : BC