PERLU KEJELASAN ASPEK HUKUM PROYEK MANGKRAK

JOKOWI LANJUTKAN 34 PROYEK LISTRIK

Pin It

 

 OPINI

Keputusan pemerintah untuk melanjutkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak cukup realistis karena kebutuhan pasokan listrik memang sangat besar terus meningkat. Namun demikian, publik harus diberi penjelasan mengenai sejauhmana penanganan hukumnya karena pemerintah tempo hari meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksanya.


Apapun hasil pemeriksaan KPK atas kasus tersebut, masyarakat berhak tahu apakah ada masalah hukum atau tidak dalam proyek yang sudah beberapa tahun terbengkalai itu. Sejauh ini KPK belum pernah mengungkapkan hasil pemeriksaan dan penyelidikannya mengenai 34 proyek listrik tersebut.


Hal ini penting untuk meredam spekulasi mengingat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa pemerintah telah mengeluarkan dana hampir Rp 5 trilyun untuk membiayai pembangunannya. Itu bukan angka kecil namun hasilnya sangat tidak sepadan. Kita juga tidak memperoleh penjelasan apakah laporan BPK tersebut ditindaklanjuti oleh KPK atau tidak.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumumkan rencananya untuk melanjutkan pengerjaan 34 proyek mangkrak tersebut. Keputusan ini kita pandang realistis karena pemerintah memang berkejaran antara tuntutan kebutuhan dan kondisi riel yang ada. Kalau pemerintah tidak bergerak cepat mengatasi kelabngkaan pasokan listrik maka akan sangat mengganggu percepatan pembangunan di berbagai daerah, setidaknya akan terjadi krisis energi pada beberapa tahun mendatang.


Ketersediaan listrik di negara kita masih menjadi salah satu problem yang mengganggu investasi. Itu sebabnya kita masih kalah dibandingkan negara-negara lain di Asean dalam hal kemudahan usaha (doing business), salah satunya dari masalah kelangkaan pasokan listrik.



Karenanya, kita melihat perubahan sikap Jokowi yang melunak mengenai proyek mangkrak tersebut. Beberapa waktu lalu ia pernah mengancam untuk menyerahkan proyek ini diperiksa KPK , siapa yang harus mempertanggungjawabkannya. Ketika memimpin rapat terbatas mengenai proyek listrik 35.000 MW di Istana beberapa waktu lalu, Jokowi sempat mengaku pesimistis. "Kalau saya lihat di lapangan satu dua hari kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan. Tinggal kepastian, kalau ini memang tidak bisa diteruskan ya sudah. Nanti saya bawa ke KPK," ucap Jokowi.

Karena sudah menyangkut KPK, kita memandang perlu ada kejelasan aspek hukumnya. Adakah korupsi disana atau tidak. Kalau ada siapa pelaku yang harus mempertanggungjawabkannya. Kalau tidak ada, ya dijelaskan saja agar publik tidak berginjing dan berspekulasi. Apakah KPK tidak melanjutkan penyelidikannya? Apakah ada kaitannya dengan pertemuan antara Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana belum lama ini?

Yang pasti, bila pemerintah hendak melanjutkannya, seluruhnya atau sebagian, perlu suntikan dana segar cukup besar. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung memperkirakan biaya tambahan mencapai Rp 4,6 trilyun hingga Rp 7,5 trilyun. Itu pun tidak semua proyek pembangkit listrik berkapasitas 627,8 Megawatt (MW) tersebut bisa dilanjutkan. Asda sejumlah proyek yang dulu termasuk dalam Fast Tracking Project pada kurun waktu 2007-2011 itu tidak bisa dilanjutkan sama sekali..

Maka, sekali lagi pemerintah hendaknya menjelaskan secara gamblang masalah-masalah tersebut agar tidak muncul spekulasi yang tidak perlu. Ini menyangkut uang negara yang sangat besar yang pertanggungjawabannya harus jelas. Semuanya harus dibuka lebih jelas, sekaligus untuk mengakhiri kebiasaan kita bergunjing dan bergosip.




Sumber : bERBAGAI SUMBER